WARTADETIK.COM.SUMENEP- Harapan masyarakat kepulauan untuk menikmati layanan transportasi laut yang lebih baik masih jauh dari kenyataan. Dua pelabuhan yang dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp60 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang, hingga kini belum juga beroperasi secara maksimal meski pembangunannya telah rampung sejak beberapa tahun lalu.
Kondisi tersebut memantik perhatian DPRD Kabupaten Sumenep. Anggota DPRD Sumenep, Juhari, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak lagi membiarkan proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu tanpa kepastian pemanfaatan.
Menurutnya, keberadaan kedua pelabuhan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fasilitas vital yang akan membuka akses transportasi laut, memperkuat konektivitas antarpulau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.
“Pemprov Jatim harus serius menangani Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang agar segera dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” kata Juhari, Sabtu (27/6/2026).
Juhari menjelaskan, sejak awal Pelabuhan Dungkek dirancang sebagai pelabuhan berskala nasional yang diharapkan menjadi pintu gerbang transportasi laut di wilayah timur Kabupaten Sumenep. Namun hingga kini, fasilitas tersebut belum mampu menjalankan fungsi sebagaimana yang direncanakan.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab penuh untuk menuntaskan berbagai persoalan yang menghambat operasional pelabuhan. Sebab, pembangunan keduanya merupakan program pemerintah provinsi yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
“Dua pelabuhan ini merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, Pemprov harus benar-benar menyelesaikan berbagai persoalan agar pelabuhan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Politikus PPP itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar proses penyelesaian persoalan tidak berlarut-larut.
Menurut Juhari, apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan aspek teknis, seperti panjang dermaga yang belum memenuhi kebutuhan operasional kapal, maka penyempurnaan harus segera dilakukan tanpa menunda waktu lebih lama.
“Seharusnya sejak awal sudah ada perencanaan yang matang. Kalau memang panjang dermaga masih kurang, ya harus ditambah agar pelabuhan itu benar-benar bisa beroperasi,” tegas Juhari.
Ia mengungkapkan, persoalan mangkraknya operasional Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang hampir selalu menjadi pembahasan dalam rapat-rapat DPRD Sumenep. Bahkan, seluruh fraksi disebut memiliki pandangan yang sama agar pemerintah segera menghadirkan solusi nyata.
Juhari mengatakan, Bupati Sumenep juga menunjukkan komitmen untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur demi mempercepat pengoperasian kedua pelabuhan tersebut sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Dalam setiap rapat pandangan umum, semua fraksi menyampaikan persoalan ini. Bupati Sumenep juga siap berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar kedua pelabuhan di Kecamatan Dungkek segera diseriusi dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Juhari mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membangun kedua pelabuhan berasal dari uang rakyat. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan aset publik bernilai miliaran rupiah terbengkalai tanpa memberikan manfaat.
“Ini menyangkut uang rakyat. Karena itu, Pemprov Jatim harus benar-benar serius agar Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang segera difungsikan sesuai tujuan pembangunannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Juhari
