WARTADETIK.COM.SUMENEP – Operasi Gabungan atau Opgab skala besar digelar di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kegiatan ini menyasar kepatuhan pajak dan administrasi kendaraan bermotor.
Opgab diawali apel bersama di Pos 12.0 Trunojoyo Polresta Sumenep, Selasa (15/9/2026). Setelah apel, petugas langsung bergerak melakukan pemeriksaan kendaraan di lapangan.
Pemeriksaan dipusatkan di Jalan Raya Sumenep-Lenteng, tepatnya kawasan perbatasan Kecamatan Lenteng dan Batuan. Sejumlah kendaraan dihentikan untuk diperiksa petugas gabungan.

Operasi melibatkan UPT PPD Sumenep, Bapenda Sumenep, Unit Tujarwali Satlantas Polresta Sumenep dan Disperkimhub Kabupaten Sumenep. Sinergi ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan.
Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, SH, MH, mengatakan Opgab menjadi langkah bersama untuk membangun kesadaran masyarakat. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan edukatif.
“Operasi gabungan ini menjadi langkah bersama meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kami mengedepankan edukasi agar wajib pajak memahami pentingnya tertib membayar pajak kendaraan,” kata Samtiono, SH, MH disela kegiatan.

Menurut Samtiono, petugas juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan kewajiban pajaknya. Layanan pembayaran disiapkan agar proses lebih mudah dan praktis.
“Kami menyediakan aplikasi dan fasilitas pembayaran untuk membantu masyarakat. Harapannya, wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan mudah dan tidak menunda pembayaran,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan Opgab, petugas menemukan 20 kendaraan yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengendara kemudian diberikan edukasi dan teguran.

Kanit Tujarwali Satlantas Polresta Sumenep IPDA Dypta, SH, mengatakan penertiban dilakukan untuk menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Kami mengajak pengguna jalan tertib administrasi dan memastikan kendaraan sesuai ketentuan. Penertiban tetap dilakukan secara humanis demi keamanan dan keselamatan bersama,” ujar Dypta.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap dokumen kendaraan harus menjadi perhatian setiap pengendara. Kelengkapan administrasi merupakan bagian dari tertib berlalu lintas.
“Dokumen kendaraan harus lengkap dan sah. Kami ingin masyarakat memahami bahwa tertib administrasi dan tertib berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Selain memeriksa pajak, petugas juga menemukan kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya, SH, MH, mengatakan kepatuhan pajak kendaraan memiliki kaitan dengan penguatan penerimaan daerah. Kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan.
“Pajak kendaraan bukan hanya kewajiban administrasi. Kepatuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan daerah dan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” ungkap Ferdiansyah.
Menurut Ferdiansyah, peningkatan kepatuhan membutuhkan kerja bersama. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi penting agar edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak semakin efektif.

“Kami terus memperkuat sinergi agar kesadaran membayar pajak semakin tumbuh. Kepatuhan wajib pajak menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah,” katanya menambahkan.
Para pejabat dari instansi terkait turut turun langsung dalam pelaksanaan Opgab. Mereka memberikan edukasi kepada pengendara yang ditemukan belum memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.
Operasi skala besar ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Sumenep untuk taat pajak. Edukasi juga diarahkan agar pengendara semakin tertib memenuhi aturan lalu lintas.
Bagi pemerintah daerah, kepatuhan pajak kendaraan bukan sekadar angka penerimaan. Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi bagian dari dukungan terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Sementara bagi pengguna jalan, kelengkapan dokumen dan kepatuhan aturan menjadi bagian dari keselamatan. Karena itu, tertib pajak dan tertib berlalu lintas perlu berjalan beriringan.
Opgab skala besar di Sumenep menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas instansi. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat terus tumbuh tanpa harus menunggu adanya penertiban.
Dengan pendekatan edukasi, pelayanan dan penegakan aturan, operasi gabungan diharapkan memberi dampak berkelanjutan. Target akhirnya adalah masyarakat semakin taat pajak dan tertib berlalu lintas.







