WARTADETIK.COM.PAMEKASAN – Pengelolaan aset Tanah Kas Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kini menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan hasil tambak garam dilaporkan ke kepolisian.
Persoalan ini mencuat setelah Samsul Muarif, warga Desa Majungan, mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan tambak garam kepada Polres Pamekasan melalui kuasa hukumnya dari YLBH Taretan Legal Justitia.
Dalam pengaduan tersebut, hasil pemanfaatan tambak garam milik desa ditaksir mencapai Rp1 miliar setiap tahun. Nilainya diperkirakan mencapai Rp5 miliar selama lima tahun, terhitung sejak 2022 hingga 2026.
Namun, pengadu menduga hasil pengelolaan tambak tersebut tidak pernah disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Dugaan inilah yang kini diminta untuk ditelusuri melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Objek yang dipersoalkan merupakan Tanah Kas Desa berupa lahan tambak garam yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan.
Tim kuasa hukum Samsul Muarif, yakni Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., meminta Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Pamekasan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Mereka mendesak penyidik menelusuri aliran dana, memeriksa dokumen keuangan desa, serta mengungkap seluruh penerimaan dari pemanfaatan tambak garam yang merupakan aset milik pemerintah desa tersebut.
“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan aset desa harus memberikan manfaat bagi masyarakat.” demikian pokok sikap tim kuasa hukum, Kamis (19/11/2026).
Selain meminta penanganan kepolisian, tim advokat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset desa tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan besaran pendapatan tambak garam, mekanisme pemanfaatan aset, pihak pengelola, serta kesesuaian pencatatan dan penyetoran penerimaan ke kas desa.
Dugaan tidak masuknya penerimaan miliaran rupiah ke Rekening Kas Desa menjadi persoalan serius yang membutuhkan penelusuran menyeluruh. Namun, kepastian adanya tindak pidana tetap harus berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian hukum.
Pengaduan ini juga menempatkan transparansi pengelolaan aset desa sebagai perhatian utama. Sebab, setiap kekayaan milik pemerintah desa harus dikelola sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat







