WARTADETIK.COM.SUMENEP – Dugaan kekerasan terhadap dua warga Pulau Masalembu, Supriyadi dan Mulyadi, mencuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumenep. Keduanya mengaku mengalami pemukulan saat proses pemeriksaan polisi.

Perkara tersebut menjadi perhatian setelah dua anggota Polsek Masalembu disebut mengakui tindakan pemukulan terhadap kedua terdakwa. Pengakuan itu disampaikan saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Brigpol Moh. Rizal Surahman mengakui pernah memukul Supriyadi di rumah Mariyanto. Akibat kejadian tersebut, wajah korban disebut berlumuran darah dan mengalami lebam di bagian bawah mata kiri.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Mariyanto dan saudara kandungnya. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah mengenai peristiwa pemukulan yang dialami Supriyadi di rumah mereka.

Dalam persidangan, Rizal juga mengakui kembali memukul Supriyadi ketika berada di Polsek Masalembu. Pemukulan itu disebut terjadi sebelum korban menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Selain Supriyadi, Mulyadi juga mengaku mengalami kekerasan selama proses pemeriksaan. Penyidik Polsek Masalembu, Joko Dwi Heri Purnomo, turut mengakui telah memukul Mulyadi di hadapan persidangan.

Persidangan juga mengungkap keterangan istri Mariyanto mengenai dugaan peminjaman uang oleh Rizal. Uang tersebut disebut diperoleh setelah dirinya menggadaikan emas.

Menurut keterangannya, Rizal meminjam uang pada pagi hari dengan janji mengembalikannya keesokan hari. Namun, hingga kejadian pemukulan berlangsung, uang tersebut disebut belum dikembalikan.

Tim penasihat hukum Supriyadi dan Mulyadi menilai pengakuan di persidangan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum. Mereka berencana melaporkan kedua anggota polisi itu atas dugaan penganiayaan dan/atau penyiksaan.

Tim advokat menegaskan bahwa kewenangan penyidik dalam memeriksa seseorang tidak memberikan pembenaran untuk menggunakan kekerasan. Setiap tindakan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum.

Mereka juga mendesak Kapolres Sumenep dan Bidang Propam Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Penanganan perkara diharapkan berjalan objektif, transparan, dan profesional.

Apabila dugaan pelanggaran terbukti, kedua anggota tersebut diminta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui mekanisme etik kepolisian maupun proses pidana.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan hak warga dalam setiap tahapan penegakan hukum. Aparat kepolisian wajib menjalankan tugas secara profesional tanpa kekerasan maupun tindakan yang melanggar hukum.