Wartawan Pertanyakan Sikap Pelayanan Publik, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut serta Gubernur Diminta Turun Tangan
DELI SERDANG — wartadetik.com Sikap pelayanan pejabat publik kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju kepada UPTD Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa, yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Pada Selasa, 10 November 2026, wartawan yang menjalankan fungsi sosial kontrol mendatangi kantor UPTD Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa dengan maksud melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala UPTD (KUPT), Roedy Farizal, S.T., yang akrab disapa Rudi.
Kedatangan wartawan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat kondisi tembok pagar di lingkungan UPTD mengalami kerusakan hingga sebagian roboh. Bahkan, sejumlah material bangunan tampak berserakan di sekitar area pagar.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan terkait pemeliharaan aset dan fasilitas milik pemerintah.
Namun, ketika wartawan hendak meminta keterangan langsung kepada KUPT, proses konfirmasi tersebut justru disebut harus melalui petugas keamanan atau Satpam.
Menurut keterangan wartawan di lapangan, petugas keamanan menyampaikan agar terlebih dahulu menghubungi atau membuat janji dengan KUPT. Wartawan disebut baru dapat masuk setelah adanya arahan atau perintah dari pimpinan.
Situasi tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya terkait mekanisme pelayanan dan komunikasi terhadap insan pers yang datang untuk melakukan konfirmasi mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Apakah untuk melakukan konfirmasi terkait kondisi fasilitas pemerintah, wartawan harus terlebih dahulu memperoleh izin khusus dari pimpinan melalui petugas keamanan?
JANGAN SAMPAI PEJABAT PUBLIK TERKESAN TERTUTUP TERHADAP PERS
Perlu dipahami bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik bukan datang untuk membuat keributan atau mencari persoalan pribadi. Wartawan menjalankan fungsi untuk mengumpulkan informasi, meminta penjelasan dari pihak yang berwenang, serta memastikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat disampaikan secara berimbang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3, mengatur fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur peranan pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pejabat pemerintah dan insan pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang terbuka dan profesional.
Apabila terdapat prosedur kunjungan, aturan keamanan, atau mekanisme penerimaan tamu di lingkungan kantor pemerintahan, tentu hal tersebut dapat disampaikan dengan baik dan profesional tanpa menimbulkan kesan menghambat kegiatan jurnalistik.
PAGAR ROBOH JADI PERTANYAAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Selain persoalan akses untuk melakukan konfirmasi, kondisi pagar yang terlihat mengalami kerusakan hingga roboh juga patut mendapat perhatian serius.
UPTD Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa merupakan fasilitas pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan perbenihan tanaman pangan, khususnya padi. Karena itu, kondisi sarana dan prasarana di lingkungan UPTD semestinya menjadi bagian penting yang mendapat perhatian dari pengelola maupun instansi terkait.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemeliharaan aset pemerintah dilaksanakan.
Sejumlah pertanyaan pun muncul. Apakah kerusakan pagar tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait? Apakah telah dilakukan pendataan dan pengusulan anggaran untuk perbaikan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pemeliharaan fasilitas tersebut?
Jangan sampai fasilitas milik pemerintah dibiarkan mengalami kerusakan tanpa adanya penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Kondisi sarana dan prasarana pemerintah merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dikelola, diawasi, dan dipelihara secara bertanggung jawab.
KEPALA DINAS PERTANIAN SUMUT DAN GUBERNUR DIMINTA MELAKUKAN EVALUASI
Atas kejadian tersebut, wartawan meminta perhatian dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara serta Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di lingkungan UPTD Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan, di antaranya:
Bagaimana standar pelayanan dan mekanisme penerimaan tamu, khususnya wartawan yang hendak melakukan konfirmasi?
Mengapa wartawan disebut harus menunggu arahan atau perintah pimpinan melalui petugas keamanan untuk mendapatkan akses melakukan konfirmasi?
Bagaimana kondisi pemeliharaan aset dan bangunan UPTD hingga terdapat pagar yang mengalami kerusakan dan roboh?
Apakah kerusakan pagar tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?
Bagaimana bentuk pengawasan Kepala Dinas terhadap kinerja, pelayanan, serta kondisi fasilitas UPTD di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk mendapatkan penjelasan dari pihak yang berwenang agar tidak berkembang menjadi berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat pemerintah hanya dapat ditemui setelah melalui prosedur tertentu yang pada akhirnya membuat ruang komunikasi dengan masyarakat, termasuk melalui insan pers, menjadi terbatas.
Keterbukaan dan komunikasi yang baik justru akan membantu pemerintah menjelaskan setiap persoalan secara objektif kepada publik.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TETAP TERBUKA
Hingga berita ini disusun, wartawan belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Roedy Farizal, S.T., selaku KUPT Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa, terkait kondisi pagar serta mekanisme pelayanan terhadap wartawan yang hendak melakukan konfirmasi.
Wartawan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak KUPT Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi.
Setiap penjelasan dari pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Pers bukanlah musuh pemerintah.
Pers merupakan mitra dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Keterbukaan terhadap konfirmasi dan kritik yang konstruktif seharusnya menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.
Apabila memang tidak terdapat persoalan yang perlu ditutupi, maka memberikan penjelasan kepada publik melalui mekanisme konfirmasi yang profesional tentu menjadi langkah yang lebih baik.
Sebab, transparansi, keterbukaan, dan komunikasi yang sehat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
WartaDetik.com
Selasa, 10 November 2026
Penulis: Romson Nainggolan, A.Md.
