WARTADETIK.COM.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus bergerak agresif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Langkah taktis terbaru ditunjukkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep.
Kedua instansi ini menggelar sosialisasi krusial terkait akuntabilitas dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Acara yang berlangsung di Aula Kantor Dinsos P3A pada Selasa (30/06/2026) ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS Sumenep Handoyo beserta jajaran, Kepala Dinsos P3A Sumenep, serta sejumlah tamu undangan penting lainnya.
Dalam arahannya, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE., MM., mengatakan bahwa pendamping PKH memiliki tanggung jawab moral yang besar sebagai garda terdepan.
”Pendamping PKH bukan sekadar penyalur bantuan, melainkan ujung tombak validasi. Data DTSEN ini harus dikawal dengan hati dan integritas yang tinggi agar tidak ada lagi hak warga miskin yang terabaikan,” kata Abd. Rahman di hadapan para peserta.
Tantangan geografis Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan kerap menjadi celah terjadinya bias data. Oleh karena itu, akuntabilitas pemutakhiran data menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
”Kita ingin menghapus yang namanya inclusion dan exclusion error. Jangan sampai yang mampu malah mendapat bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. DTSEN adalah jawaban untuk akurasi itu,” ujarnya.
Sinergi dengan BPS Sumenep diharapkan mampu melahirkan peta kemiskinan yang jauh lebih presisi. Dengan data yang akurat, intervensi program pengentasan kemiskinan dari pemerintah daerah dipastikan akan lebih terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
”Kolaborasi bersama BPS ini adalah langkah strategis. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral. Satu data (DTSEN) ini yang akan menjadi kompas kita dalam menentukan arah kebijakan pengentasan kemiskinan di Sumenep,” tambah Abd. Rahman.
Mantan Kepala DPMPSTP itu mengapresiasi kerja keras seluruh elemen yang terus konsisten membawa tren positif bagi penurunan angka kemiskinan di Sumenep hingga berhasil menyentuh angka 17,02%. Namun, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.
”Tren penurunan angka kemiskinan kita sudah bagus, tapi perjuangan belum selesai. Manfaatkan DTSEN ini sebagai instrumen pengabdian kita. Saya optimistis, dengan data yang akuntabel dan kerja keras pendamping PKH, kesejahteraan masyarakat Sumenep akan melesat lebih cepat,” pungkasnya.
Sosialisasi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas para pendamping PKH, sehingga pemanfaatan DTSEN di lapangan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi Sumenep yang lebih sejahtera.
