Deli serdang,  Senin, 13 juli 2026.
https://wartadetik.com. Dugaan pencemaran air sungai yang melintasi Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, hingga Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, mengakibatkan kematian massal ikan budidaya milik masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi para peternak ikan dan memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan.

Para peternak mengaku mengalami kerugian besar akibat matinya ribuan ekor ikan yang diduga dipicu oleh penurunan kualitas air. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera melakukan investigasi menyeluruh, termasuk pengambilan sampel air dan uji laboratorium untuk memastikan penyebab kematian ikan serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Peristiwa ini juga memunculkan sorotan terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang.

Masyarakat mempertanyakan apakah fungsi pengawasan terhadap kualitas lingkungan dan kepatuhan pelaku usaha telah berjalan secara optimal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran lingkungan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Warga berharap DLH tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah. Apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya pencemaran yang berasal dari aktivitas suatu perusahaan, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Perlu ditekankan bahwa dugaan keterlibatan pabrik tertentu belum dapat dipastikan sebelum hasil penyelidikan dan uji laboratorium keluar. Karena itu, penetapan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada alat bukti dan hasil pemeriksaan resmi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pengendalian pencemaran merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha sesuai kewenangannya. UU tersebut juga menjadi dasar penegakan hukum apabila terbukti terjadi pencemaran lingkungan.

Masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada janji, tetapi segera turun ke lapangan, mengusut penyebab pencemaran secara transparan, mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga yang mengalami kerugian. Jika terbukti ada pelanggaran oleh pelaku usaha, masyarakat meminta agar sanksi administratif, perdata, maupun pidana diterapkan sesuai peraturan yang berlaku.

 

Romson nainggolan,Amd.