PasamanBarat//Wartadetik.com. Melakukan kunjungan ke Narahubung atau Person In Charge (PIC) dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan (PERKIMTAN)), Provinsi Sumatra Barat. Sekda Pasbar Doddy San Ismail ungkap, sinergisitas tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam menyelaraskan program pembangunan daerah, melalui Sekda Doddy San Ismail melakukan kunjungan Narahubung atau Person In Charge( PiC) ke kota Padang Provinsi Sumatra barat.
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah untuk memperkuat sinergisitas antara daerah dengan Person In Charge (PiC), koordinasi tersebut dilakukan secara resmi sebagai bentuk menindaklanjuti kebijakan Pemprov Sumbar yang menunjuk Narahubung bagi setiap Kabupaten/Kota.
Adapun kebijakan tersebut adalah upaya serius Pemprov Sumbar dalam mempercepat koordinasi, sinkronisasi program, serta penyelesaian persoalan pembangunan secara efektif.
Dalam kegiatan koordinasi itu, Rombongan Sekda Pasbar langsung disambut baik oleh Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah, Asisten II Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait yang Turut mendampingi Sekda, Kepala Bappelitbangda Pasbar Joni Hendri.
Dalam acara itu, Pemkab Pasbar menegaskan, berkomitmen dan akan konsisten dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Sumbar. Untuk berjalanya perencanaan program pembangunan yang terarah dan berkeadilan.
Bagi Sekda Doddy, kebijakan penunjukan PIC dalam perencanaan program pembangunan itu dianggap sudah tepat dan bijaksana, menurutnya terobosan ini akan mempercepat koordinasi lintas pemerintahan serta mempermudah penyampaian kebutuhan daerah.
“Kami berharap keberadaan PIC dapat menjadi penghubung efektif antara Pemkab Pasbar dan Pemprov Sumbar. Dengan begitu, sinkronisasi program pembangunan berjalan lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Doddy.
Ia menambahkan, koordinasi melalui PIC perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, dan juga menjadi salah satu langkah mencegah tumpang tindih kebijakan, juga terwujudnya progam pembangunan yang berkeadilan.
Penulis. Hamidan
