Biak, wartadetik.com Bertempat di Kampung Dernafi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, telah digelar kegiatan sosialisasi yang di inisiasi oleh Mananwir Bar Napa pada Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini memfokuskan pembahasan pada peran strategis lembaga adat dalam mendukung tata kelola program pemerintah, khususnya terkait rencana pembangunan keantariksaan di wilayah Biak Utara, serta memperkuat kolaborasi tripartit antara Pemerintah, Adat, dan Gereja sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sosialisasi ini berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Khususnya Pasal 43 sampai Pasal 50, yang mengatur peran serta Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Keantariksaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) sekaligus Kepala Distrik Biak Utara, Frans Arwimbar. Mananwir Bar Napa Wilayah Biak Utara, Kapolsek Biak Utara, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, serta perwakilan Masyarakat dari 16 Kampung di Wilayah Biak Utara.

*Peran Strategis Lembaga Adat sebagai Jembatan Aspirasi*

Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Lembaga adat tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mengolahnya menjadi masukan yang konstruktif dan terukur, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah agar setiap kebijakan pembangunan tetap menghormati kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat.

Pembahasan juga menyoroti isu strategis nasional, yakni rencana pembangunan Bandar Antariksa (Spaceport) di Kampung Warbon Saukobye, Biak Utara, sebuah proyek yang diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan tata ruang wilayah.

Peserta sosialisasi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan. Potensi wilayah adat perlu dideteksi, didata, dan dipetakan sejak dini guna memitigasi dampak sosial dari proyek pembangunan berskala nasional, sekaligus memastikan masyarakat lokal tidak menjadi penonton dalam proses pembangunan di tanahnya sendiri.

Kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Adat, dan Gereja dinilai sebagai prasyarat utama dalam menyikapi perkembangan pembangunan dalam jangka panjang, 5 hingga 10 tahun ke depan, secara terencana, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

*Konfirmasi Kerja Sama dan Mekanisme Rekomendasi yang Terstruktur*

Dalam sosialisasi tersebut, dikonfirmasi adanya rencana kerja sama pembangunan Bandar Antariksa yang melibatkan mitra internasional sebagai mitra Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memutuskan untuk melakukan sosialisasi melalui Lembaga Adat (Mananwir), agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif, utuh, dan berbasis data, serta merasa dilibatkan secara substantif bukan sekadar prosedural dalam proses pembangunan.

Setiap masukan dan aspirasi yang dihimpun oleh Lembaga Adat dari masyarakat akan disusun secara sistematis menjadi rekomendasi resmi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Distrik hingga Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut, Lembaga Adat akan melakukan pendataan potensi wilayah adat di 16 kampung di Biak Utara, menampung isu dan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan, serta menyusunnya menjadi Dokumen Rekomendasi. BRIDA selanjutnya akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti dan aspirasi.

Langkah berikutnya adalah melanjutkan sosialisasi di 16 kampung di wilayah Biak Utara, serta membangun komunikasi berkelanjutan antara Pemerintah, Adat, dan Gereja untuk memantau perkembangan rencana pembangunan Bandar Antariksa agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal dan prinsip keadilan pembangunan.

*Dukungan Penuh Tokoh Adat, Konsolidasi Menuju Pembangunan yang Berkeadaban*

Dereck Kafiar, salah satu Mananwir Sup Fyor Sarwom yang hadir dalam sosialisasi tersebut, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pemerintah dalam pembangunan Bandar Antariksa melalui kolaborasi antara Tokoh Adat (Mananwir), Pemerintah, dan Gereja.

Hal senada disampaikan Mananwir Bar Napa Biak Utara, Yopi Smas, yang membawahi wilayah Distrik Biak Utara, Andei, Yawosi, Warsa, dan Bondi Fuar. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Pemerintah dalam pembangunan keantariksaan di wilayahnya, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat.

Perwakilan dari 16 kampung juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah untuk membangun Bandar Antariksa. Para tokoh adat menyampaikan secara langsung kepada masyarakat agar isu pembangunan Bandar Antariksa tidak berkembang menjadi simpang siur, sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan tersebut sebagai bagian dari kemajuan daerah.

*Kesiapan Ekonomi, Sosial, dan Pendidikan Generasi Muda*

Pemerintah dan tokoh adat sepakat untuk mengarahkan masyarakat agar siap secara ekonomi dan sosial sebelum pembangunan dimulai. Kesiapan tersebut mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta kesiapan kelembagaan adat dalam mengawal proses pembangunan.

Pemerintah diharapkan memfasilitasi pendidikan bagi generasi muda Biak Utara ke sekolah kedinasan dan bidang terkait keantariksaan, agar anak-anak Biak Utara memiliki kompetensi dan daya saing untuk terlibat langsung dalam ekosistem industri keantariksaan di masamana depan.

Tokoh adat juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian dan menempatkan Mananwir sebagai garda terdepan dalam setiap isu pembangunan, karena Mananwir merupakan institusi sosial yang paling memahami dinamika, nilai, dan struktur masyarakat adat.

Sosialisasi akan dilanjutkan secara intensif di 16 kampung dengan melibatkan dinas-dinas teknis sesuai karakteristik masing-masing wilayah, agar materi sosialisasi bersifat kontekstual dan aplikatif.

*Tiga Rekomendasi Strategis Mananwir Bar Napa*

Dalam sosialisasi tersebut, Mananwir Bar Napa Biak Utara menyampaikan tiga rekomendasi strategis kepada pihak pemerintah terkait, yakni:

*1. Percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Napa-Swandiwe.*
Sebagai upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Biak Utara.

*2. Mempersiapkan masyarakat dari segi permodalan dalam menyikapi pembangunan yang sedang berjalan.*
Agar masyarakat lokal memiliki daya dukung ekonomi dan mampu menangkap peluang usaha yang muncul dari pembangunan berskala nasional.

*3. Menyiapkan generasi penerus untuk memperoleh beasiswa pendidikan di bidang keantariksaan.*
Sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

*Kami masyarakat menerima dengan tangan terbuka setiap program pemerintah yang senantiasa berkolaborasi dengan kami, agar pembangunan dapat tersentuh sampai ke akar rumput*

Demikian pernyataan yang mengemuka dalam sosialisasi tersebut.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap terbuka masyarakat Biak Utara terhadap pembangunan, dengan catatan bahwa Pembangunan harus berjalan melalui Dialog, Kolaborasi, dan Penghormatan terhadap Martabat Masyarakat Adat.

 

B R. Korwa