Papua – wartadetik.com – Gubernur Papua di RAPIMPROV KADIN 2026 : Ekonomi Kerakyatan Fondasi Papua Cerah, UMKM Harus Naik Kelas.
Papua Cerah tidak akan terwujud tanpa fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat. Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., dalam Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tahun 2026 di Jayapura.
Sambutan Gubernur dibacakan oleh Asisten III Setda Provinsi Papua.
RAPIMPROV tahun ini mengusung tema yang sangat presisi dengan tantangan Papua hari ini : Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Papua Cerah : UMKM Naik Kelas, Ekonomi Tumbuh Berkualitas.
Momentum Evaluasi dan Konsolidasi
Gubernur Matius Fakhiri memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan RAPIMPROV. Ia menilai forum ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan ruang konsolidasi strategis untuk mempertemukan nalar dunia usaha, mengevaluasi bottleneck perekonomian daerah, dan merumuskan peta jalan bersama.
Tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Papua. Penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari kemampuan kita mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai tambah, memperluas akses pasar, memperkuat industri pengolahan, dan meningkatkan daya saing UMKM, tegas Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III.
Empat Agenda Mendesak UMKM Papua
Menurut Gubernur, sektor perdagangan dan perindustrian adalah simpul penghubung antara produksi rakyat dan pasar. Karena itu, UMKM di Papua tidak boleh berhenti pada level subsisten, melainkan harus dipaksa naik kelas melalui empat agenda mendesak :
1. Standardisasi dan Kualitas : Peningkatan mutu produk agar mampu memenuhi standar usaha nasional dan pasar modern.
2. Transformasi Digital : Pemanfaatan platform pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar dari kampung ke pasar nasional.
3. Kemitraan Berkelanjutan : Membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan antara UMKM dengan pelaku usaha besar sebagai offtaker dan mentor.
4. Hilirisasi Potensi Lokal : Mengubah potensi lokal Papua – perikanan, pertanian, hutan, dan ekraf – menjadi produk industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi.
KADIN Sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan posisinya: KADIN adalah mitra penting, bukan sekadar mitra seremonial. Sinergi Pemprov – KADIN diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Sinergi ini perlu diwujudkan melalui program yang terarah, sesuai kewenangan masing-masing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ujar Gubernur.
Adapun empat mandat sinergi tersebut adalah :
– Mengidentifikasi dan memangkas hambatan regulasi dan perizinan usaha
– Membuka dan mengawal peluang investasi yang berpihak pada pengusaha asli Papua
– Memperkuat rantai pasok lokal agar uang berputar di Papua
– Mendorong afirmasi keterlibatan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek ekonomi produktif
Tolok Ukur : Ekonomi yang Dirasakan Rakyat
Gubernur menekankan tolok ukur keberhasilan RAPIMPROV bukan pada tebalnya laporan, melainkan pada rekomendasi yang aplikatif dan berdampak.
Ia berharap RAPIMPROV 2026 melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat UMKM, mengembangkan industri berbasis potensi unggulan daerah, memperluas jaringan perdagangan antar-wilayah, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Papua tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan, dan berkembangnya usaha lokal, jelasnya.
Di akhir sambutan, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum KADIN Papua, jajaran pengurus, panitia pelaksana, dan seluruh dunia usaha yang terus berkomitmen membangun Papua.
Semoga RAPIMPROV berjalan lancar dan menghasilkan langkah strategis bagi kemajuan dunia usaha serta kesejahteraan masyarakat Papua, tutupnya.
B R. Korwa
