WARTADETIK
Sikap dan kinerja Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas dengan inisial PD atau yang akrab disapa Padli, kini menjadi sorotan tajam kalangan wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasalnya, pejabat tersebut dinilai sangat sulit ditemui, enggan memberikan konfirmasi, hingga tidak merespons pesan maupun panggilan telepon dari awak media.
Sorotan ini disampaikan secara tegas oleh Direktur Utama Neti Herawati bersama Pimpinan Redaksi Media UngkapFakta Id, Rudi Kurniawan W, CFLE, setelah melakukan pengecekan dan upaya konfirmasi langsung ke sejumlah dinas terkait, Selasa (26/05/2026).
Bahkan, dalam kunjungan tersebut, mereka menemukan pemandangan yang dinilai tidak pantas terjadi di lingkungan instansi pemerintahan pada jam kerja.
Neti Herawati menceritakan, awalnya pihaknya mendatangi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (BAKUDA) guna menelusuri informasi terkait proyek jembatan yang disebutkan sudah dicairkan pembayarannya hingga 100 persen. Namun, hasil konfirmasi justru memunculkan tanda tanya besar.
“Saat kami konfirmasi ke Bendahara BAKUDA, Derianto, beliau justru tidak mengetahui hal tersebut. Beliau malah balik bertanya proyek mana dan meminta dicatat nama CV pelaksananya. Ini sangat aneh, data di lapangan dan di dinas terasa tidak sinkron,” ungkap Neti Herawati melalui keterangan tertulisnya.
Tidak berhenti di situ, tim Media UngkapFakta Id pun bergerak ke Dinas PUPR untuk menemui Kabid Padli guna meluruskan informasi tersebut. Namun, apa yang mereka temukan di lingkungan kerja dinas tersebut justru semakin mengecewakan.
“Kami langsung ke ruang kerja Kabid PUPR. Ada pemandangan yang sangat mengejutkan kami. Di ruangan itu terlihat ada staf yang sedang tidur, ada pula yang hanya santai dan makan-makan dengan asyik, padahal itu jam kerja resmi pemerintah. Sementara ruangan Kabid Padli pintunya terbuka, tapi yang bersangkutan tidak ada di tempat,” ungkap Neti Herawati.
Fakta serupa juga dibenarkan oleh Pimpinan Redaksi Media UngkapFakta Id, Rudi Kurniawan W, CFLE. Ia menuturkan, saat memasuki ruang pelayanan di Bidang Bina Marga, kondisinya tampak sepi.
Banyak meja dan bangku kosong, hanya ada satu staf yang terlihat ada di tempat. Kondisi ini menurutnya mencerminkan buruknya disiplin dan pelayanan publik di instansi tersebut.
“Benar adanya. Di ruang pertama, banyak meja kosong, hanya satu staf yang ada. Lalu kami lihat langsung, ada staf yang tidur, ada yang makan-makan di jam kerja. Saat tanya ke staf lain ke mana Kabid Padli, dijawab santai saja ‘lagi keluar’. Pintu ruangnya terbuka, tapi pemiliknya tak ada,” tegas Rudi.
Menurut pantauan Rudi Kurniawan W, CFLE, hal ini bukanlah kejadian pertama kali. Selama Padli menjabat sebagai Kabid PUPR, ia dikenal di kalangan jurnalis maupun aktivis LSM sebagai pejabat yang tertutup, sulit ditemui, dan enggan merespons komunikasi, baik itu pesan WhatsApp maupun panggilan telepon, padahal untuk keperluan konfirmasi pemberitaan agar berita yang disajikan berimbang.
Sikap tertutup ini, lanjut Rudi, berdampak serius pada minimnya transparansi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dinas tersebut. Padahal, informasi adalah produk utama media, dan keterbukaan adalah kewajiban mutlak bagi setiap pejabat publik.
“Informasi adalah nyawa berita. Transparansi dan keterbukaan informasi publik adalah landasan dasar bagi pejabat negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Jika Kabid ini justru bersikap tertutup, sulit ditemui, dan tidak mau dikonfirmasi, berarti ia tidak paham tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik,” kritik Rudi.
Puncak dari kekecewaan tersebut, Rudi Kurniawan W, CFLE, selaku pimpinan media resmi meminta Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan sikap Kabid PUPR tersebut. Bahkan, jika diperlukan, Rudi menyarankan agar pejabat yang bersangkutan dicopot dari jabatannya.
“Kami meminta kepada Bupati Sambas Bapak H. Satono, S.Sos.I., M.H, untuk mengevaluasi kinerjanya. Bila perlu dan memang terbukti melanggar aturan kedisiplinan serta tidak melayani publik dengan baik, maka ‘copot saja’ Kabid PUPR ini.
Kami tidak bisa membiarkan pejabat yang sulit ditemui, tidak mau dikonfirmasi lewat WhatsApp maupun telepon, dan membiarkan stafnya tidak disiplin tetap menduduki jabatan strategis,” tegas Rudi Kurniawan W, CFLE dengan nada keras.
Rudi menegaskan, sorotan ini dilakukan semata-mata demi kepentingan publik dan pengawasan agar pembangunan di Kabupaten Sambas berjalan transparan, akuntabel, dan pejabatnya benar-benar bekerja sesuai aturan yang berlaku.
