WARTADETIK
Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menegaskan bahwa dirinya maupun Fraksi Gerindra Mahakam Ulu tidak terlibat dalam proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai informasi dan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan proyek pemerintah daerah yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Untuk keterlibatan saya tentu tidak ada. Bahkan kami dari Fraksi Gerindra Mahakam Ulu tidak terlibat dalam proyek Pemda Mahakam Ulu,” ujar Devung Paran, Jumat (22/5/2026) melalui WhatsApp.
Ia juga mempersilakan media untuk mempublikasikan berbagai informasi apabila memang terdapat dugaan penyimpangan yang disertai data dan laporan dari masyarakat maupun pihak terkait.
“Jadi silakan saja media mempublish sekiranya ada hal-hal yang memang dilaporkan menyimpang, apalagi itu langsung dari masyarakat atau pihak yang dapat menyajikan data,” katanya.
Dukung Pemberantasan Korupsi
Menurut Devung Paran, Fraksi Gerindra Mahakam Ulu mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi, dan nepotisme yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kami dari Fraksi Gerindra tentu sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang memang saat ini gencar dilakukan oleh Bapak Presiden selaku Ketua Umum Partai Gerindra,” lanjutnya.
Ia menegaskan, pihaknya mendukung apabila media menjalankan fungsi pengawasan sosial melalui pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan:
korupsi, gratifikasi, maupun nepotisme di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu.
“Kami sangat mendukung jika media mempublish hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, gratifikasi, nepotisme yang terjadi di dalam lingkup pemerintahan di kabupaten kami,” tegasnya.
Sorotan terhadap Proyek Daerah
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai proyek infrastruktur dan pengelolaan anggaran daerah di Mahakam Ulu yang belakangan ramai dibahas dalam hasil audit serta laporan masyarakat.
Sejumlah pihak berharap adanya keterbukaan informasi dan pengawasan bersama guna memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
