DELISERDANG, Sabtu, 3 Oktober 2026. -wartadetik.com – Aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Haru Raya 1 & 2, yang berlokasi di Jalan WR Supratman No. 79 (Pasar IV), Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi sorotan.

Pasalnya, berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu, 3 Oktober 2026, terlihat kondisi saluran/parit lingkungan di sekitar bangunan SPPG dalam keadaan kotor, dipenuhi endapan serta sampah. Kondisi tersebut juga disertai bau yang disebut warga sangat menyengat.
Warga Keluhkan Bau, Diminta Jangan Ada Pembuangan Sembarangan
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, warga di sekitar lokasi mengeluhkan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari saluran pembuangan. Bahkan, warga mengaku merasa terganggu ketika menghirup udara di sekitar parit tersebut.
Namun demikian, penyebab dan kandungan material yang berada di dalam parit perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta pengambilan sampel oleh instansi berwenang. Foto kondisi saluran yang terlihat kotor belum dengan sendirinya membuktikan sumber pencemaran berasal dari SPPG.
Persoalannya menjadi serius apabila benar terdapat air limbah dari kegiatan dapur yang dialirkan langsung menuju parit lingkungan tanpa pengolahan yang memenuhi ketentuan.
Konfirmasi Wartawan Justru Dijawab Arogan Saat dilakukan konfirmasi, wartawan mempertanyakan persoalan tersebut kepada bagian akuntan SPPG.
Namun, menurut keterangan wartawan di lapangan, pihak yang ditemui tidak bersedia menyebutkan namanya dan memberikan jawaban yang dinilai arogan.
Bahkan ketika dikatakan bahwa persoalan tersebut akan diberitakan, pihak tersebut disebut menjawab:
“Mau kalian naikkan berita silahkan.”
Pernyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik. Sebab, konfirmasi media bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan kesempatan kepada pihak pengelola untuk menjelaskan secara terbuka mengenai kegiatan pengelolaan limbah dan kondisi saluran di sekitar SPPG.
Jangan Sampai Program Gizi Justru Menimbulkan Persoalan Lingkungan
SPPG merupakan bagian dari kegiatan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pengelolaan dapur bukan hanya menyangkut produksi makanan, tetapi juga aspek sanitasi, kebersihan dan pengelolaan air limbah.
Apabila benar terdapat pembuangan limbah cair ke saluran lingkungan, maka perlu dipastikan asal limbah, jenis limbah, sistem pengolahan, keberadaan IPAL, dokumen lingkungan, persetujuan teknis, serta hasil uji kualitas air limbah.
PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mekanisme persetujuan teknis terkait pemenuhan baku mutu air limbah.
UU Lingkungan Hidup Tidak Boleh Dianggap Main-Main
Persoalan ini juga perlu dilihat dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah mengalami perubahan, yang masih menjadi dasar utama penegakan hukum lingkungan.
Pasal 69 ayat (1) huruf a melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Huruf e juga mengatur larangan membuang limbah ke media lingkungan hidup.
Sementara Pasal 20 mengatur bahwa pembuangan limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk baku mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih jauh, Pasal 100 mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran baku mutu air limbah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar, dengan ketentuan penerapannya sebagaimana diatur dalam ayat (2).
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan resmi terbukti terjadi pencemaran yang menyebabkan dilampauinya baku mutu dan memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian, ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 juga dapat menjadi bagian dari penanganan hukum sesuai fakta dan pembuktiannya. Pasal 98 antara lain mengatur kondisi ketika perbuatan dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan menimbulkan bahaya kesehatan manusia.
Camat dan APH Diminta Turun ke Lapangan Atas kondisi tersebut, Camat Lubuk Pakam bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan diminta tidak hanya menerima laporan di atas meja.
Turun langsung ke lokasi, periksa saluran, telusuri jalur pembuangan, cek sistem pengolahan limbah, periksa dokumen lingkungan, dan bila diperlukan ambil sampel air untuk diuji di laboratorium.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, maka masyarakat tentu berharap tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar teguran.
UU 32/2009 juga secara tegas memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan dalam perlindungan lingkungan melalui pengawasan sosial, pemberian saran atau keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi atau laporan.
SPPG Diminta Beri Penjelasan Terbuka
Pihak pengelola SPPG Haru Raya 1 & 2, yang berdasarkan informasi lapangan dipimpin Heryanto dan Papua, juga diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka.
Pertanyaan publik sederhana namun penting:
Apakah limbah cair dapur diolah terlebih dahulu? Ke mana saluran pembuangannya? Apakah tersedia IPAL? Apakah air limbah telah diuji? Bagaimana dokumen lingkungan dan persetujuan teknisnya?
Semua itu seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka apabila pengelolaan lingkungan memang telah berjalan sesuai ketentuan.
Jangan sampai program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.
Kini bola berada di tangan Camat, DLH dan APH: lakukan pemeriksaan secara objektif. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaan kepada publik. Namun apabila ditemukan pencemaran, masyarakat berhak mendapatkan penanganan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Romson nainggolan,Amd.







