WARTADETIK.COM.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bergerak cepat merespons kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah meluncurkan program Warung Inflasi sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat.
Program tersebut mulai beroperasi di kawasan Pasar Anom Baru Sumenep dan akan menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah, terutama ketika harga komoditas strategis seperti beras premium, minyak goreng, cabai rawit, dan telur ayam ras mengalami lonjakan di tingkat pasar.
Langkah ini dinilai penting mengingat harga sejumlah kebutuhan pokok masih berfluktuasi. Bahkan, harga minyak goreng bersubsidi MinyaKita sempat menyentuh angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan Warung Inflasi hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terkendali.
“Warung Inflasi sudah mulai beroperasi sejak kemarin. Peluncuran resminya akan dilakukan setelah seluruh komoditas kebutuhan pokok tersedia secara lengkap,” kata Dadang Dedy Iskandar, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pengelolaan Warung Inflasi dilakukan secara kolaboratif oleh TPID bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Sumenep dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PD Sumekar sebagai penyedia pasokan komoditas.
Keberadaan program tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus menekan gejolak harga yang kerap terjadi akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Tak hanya beroperasi di Pasar Anom Baru, Pemkab Sumenep juga menyiapkan layanan Warung Inflasi Mobile yang akan bergerak ke sejumlah pasar tradisional di berbagai kecamatan. Strategi jemput bola ini dilakukan agar intervensi harga tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok.
Pemerintah daerah menilai distribusi yang merata menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat konsumen. Karena itu, pemantauan kondisi pasar terus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga yang lebih tinggi.
“Selain membuka Warung Inflasi, Pemkab Sumenep juga memperkuat sistem pengawasan harga melalui integrasi data dengan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur,” jelasnya.
Langkah ini memungkinkan pemerintah memantau perkembangan harga secara real time dan mengambil tindakan cepat apabila ditemukan gejolak di lapangan.
Tidak berhenti di situ, kerja sama dengan Bulog juga terus diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu guna menjaga ketahanan pangan daerah.
“Kami juga melakukan berbagai langkah pengendalian melalui pemantauan harga, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan pasokan,” terang Dadang.
Berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, tekanan inflasi di Kabupaten Sumenep masih berada di kisaran lima persen. Kendati demikian, pemerintah optimistis kondisi tersebut dapat dikendalikan melalui sinergi lintas sektor dan intervensi pasar yang tepat sasaran.
Lebih lanjut Dadang mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing kepanikan akibat isu kelangkaan barang maupun kenaikan harga yang terjadi sementara. Ia menegaskan stok kebutuhan pokok di Kabupaten Sumenep dalam kondisi aman dan distribusinya terus dipantau oleh pemerintah.
“Pemerintah memastikan stok dan distribusi kebutuhan pokok tetap tersedia dan aman. Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan karena justru dapat memicu kenaikan harga di pasar,” pungkasnya.
Peluncuran Warung Inflasi menjadi bukti keseriusan Pemkab Sumenep dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui program tersebut, pemerintah berharap gejolak harga pangan dapat ditekan, inflasi terkendali, serta masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
