TEGAL, Jawa Tengah. wartadetik.com – 20 Oktober 2026 — Pekerjaan pemasangan saluran drainase beton pracetak atau U-Ditch tahun anggaran 2025 di kawasan depan Pabrik Gula Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang belum genap satu tahun tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, sementara hingga kini belum terlihat adanya penanganan maupun perbaikan di lokasi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas hasil pekerjaan, pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tegal, serta tanggung jawab pihak pelaksana atau rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.
Warga mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan pekerjaan tersebut, apakah pihak pelaksana proyek atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pemeliharaan hasil pekerjaan.
Masyarakat menilai, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan dapat menimbulkan kekecewaan. Terlebih, pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah semestinya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis agar hasilnya berkualitas, kuat, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang semestinya.
Warga juga mempertanyakan apakah pihak Dinas PUPR Kabupaten Tegal telah melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan tersebut, termasuk kemungkinan memberikan teguran kepada rekanan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan kontrak.
LSM KPK Soroti Kualitas Pekerjaan
Saeful Hadi, dari LSM KPK, turut menyoroti kondisi pekerjaan U-Ditch tersebut. Menurutnya, setiap pekerjaan infrastruktur harus mengutamakan kualitas dan tidak sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan tanpa memperhatikan ketahanan hasilnya.
Ia menilai, pekerjaan yang telah selesai dikerjakan tetapi kemudian mengalami kerusakan dan dibiarkan tanpa penanganan perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Menurutnya, masih terdapat pekerjaan tahun anggaran 2025 di sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami kerusakan, tetapi belum terlihat adanya perbaikan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab rekanan setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
Masyarakat berharap pihak terkait tidak mengabaikan persoalan ini. Apabila kerusakan terjadi akibat ketidaksesuaian mutu atau pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga: Ini Uang Rakyat, Kualitas Harus Diutamakan
Keluhan juga disampaikan Aman, warga Desa Pangkah. Ia berharap pekerjaan infrastruktur yang dibiayai dari uang negara benar-benar dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan menghasilkan bangunan yang berkualitas.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang dapat digunakan dalam jangka panjang, bukan pekerjaan yang baru selesai dikerjakan tetapi kemudian rusak dan dibiarkan selama berbulan-bulan.
Aman juga menegaskan bahwa penggunaan material U-Ditch yang diproduksi di pabrik tetap harus memperhatikan standar mutu dan kelayakan produk sebelum dipasang. Kualitas material, proses pemasangan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis perlu menjadi perhatian agar kerusakan serupa tidak terus berulang.
Ia berharap pihak pelaksana maupun instansi terkait segera melakukan pengecekan di lokasi dan mengambil langkah yang diperlukan apabila ditemukan kerusakan yang membutuhkan perbaikan.
Pengawasan PUPR Dipertanyakan
Kerusakan pekerjaan U-Ditch di kawasan depan Pabrik Gula Pangkah ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur pemerintah, mulai dari pemilihan material, proses pemasangan, hingga pemeriksaan hasil akhir pekerjaan.
Apabila pekerjaan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat, perlu dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebabnya. Kerusakan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya kelalaian pihak tertentu, tetapi harus menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk melakukan evaluasi secara objektif.
Masyarakat juga menyebut bahwa kerusakan serupa diduga terjadi pada pekerjaan U-Ditch di sejumlah lokasi lainnya. Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan agar kondisi dan penyebab kerusakan dapat diketahui secara pasti.
Warga berharap Dinas PUPR Kabupaten Tegal memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, termasuk menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban rekanan setelah pekerjaan selesai serta kemungkinan perbaikan apabila kerusakan terbukti berkaitan dengan mutu atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Tegal maupun pihak rekanan terkait penyebab kerusakan dan langkah penanganan yang akan dilakukan. Konfirmasi dari pihak-pihak tersebut masih diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh.
(LP: Slmt)
Catatan redaksi: Pihak Dinas PUPR Kabupaten Tegal dan rekanan terkait memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Penyebab kerusakan serta tanggung jawab atas pekerjaan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan yang relevan.







