WARTADETIK.COM.BANGKALAN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dinilai tidak hanya berdampak pada kalangan menengah atas sebagai pengguna utama, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat kecil hingga memicu perlambatan ekonomi daerah.
Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Dr. Jakfar Sadik, S.E., M.E., mengingatkan bahwa dampak kenaikan BBM non-subsidi akan menjalar ke berbagai sektor melalui rantai distribusi barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah justru menjadi kelompok paling rentan menghadapi efek domino dari kebijakan tersebut.
“Secara teori, kenaikan BBM non-subsidi memang menyasar kelompok menengah atas. Namun dalam praktiknya, biaya yang muncul akan ditransmisikan ke seluruh rantai distribusi sehingga masyarakat bawah tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” kata Dr. Jakfar Sadik kepada media ini, Selasa (16/06/2026).
Ia menjelaskan, banyak armada logistik, kendaraan distribusi, hingga pengangkut komoditas antarwilayah yang menggunakan BBM non-subsidi untuk menunjang operasional. Ketika biaya transportasi meningkat, maka harga barang kebutuhan masyarakat ikut terdorong naik.
Tidak hanya itu, pasar juga sering kali merespons kenaikan BBM melalui faktor psikologis ekonomi. Pedagang dan pelaku usaha cenderung menaikkan harga lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan biaya produksi maupun distribusi di masa mendatang.
Dr. Jakfar Sadik menilai biaya logistik masih menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembentukan harga pangan di Indonesia.
Ia menyebut, biaya distribusi dapat mencapai 20 hingga 30 persen dari total harga yang dibayar konsumen di tingkat eceran.
“Untuk komoditas seperti cabai, sayuran, telur, dan daging ayam, biaya logistik sangat menentukan karena produk tersebut membutuhkan distribusi cepat dan memiliki risiko kerusakan yang tinggi,” ujarnya.
Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memicu peningkatan harga pangan yang lebih besar dibandingkan nilai kenaikan biaya transportasi itu sendiri.
Menurut pria asal Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ini menyebut, setiap mata rantai distribusi biasanya akan menambahkan margin tertentu sehingga harga yang sampai ke tangan konsumen menjadi jauh lebih mahal.
Dampak berikutnya yang perlu diwaspadai adalah melemahnya konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat menengah bawah dan kelompok rentan miskin.
Kelompok ini sering kali tidak masuk kategori penerima bantuan sosial reguler, tetapi memiliki kemampuan ekonomi yang sangat terbatas untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Ketika harga energi dan pangan naik secara bersamaan, masyarakat akan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar. Akibatnya, belanja pendidikan, kesehatan, pakaian hingga hiburan akan dikurangi,” jelas Jakfar.
Jika fenomena tersebut terjadi secara luas, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diprediksi menjadi pihak pertama yang merasakan dampak penurunan transaksi.
Perputaran uang di daerah akan melambat dan berpotensi mengurangi laju pertumbuhan ekonomi lokal.
Alumni SMAN 1 93 menilai wilayah Madura memiliki tingkat kerentanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah kawasan perkotaan besar di Jawa Timur.
Hal itu disebabkan oleh dominasi sektor informal sebagai sumber penghasilan masyarakat serta tingginya ketergantungan terhadap pasokan bahan pokok dari luar pulau.
“Sebagian besar masyarakat Madura bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. Ketika harga kebutuhan pokok naik, tekanan terhadap daya beli akan terasa jauh lebih besar,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah kebutuhan pokok masih dipasok dari wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan hingga daerah produsen lainnya di Jawa Timur.
Ketergantungan tersebut membuat biaya distribusi menjadi faktor yang sangat menentukan stabilitas harga di pasar-pasar tradisional Madura.
Menghadapi potensi inflasi yang semakin tinggi, Dr. Jakfar Sadik meminta pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengambil langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan.
Menurutnya, operasi pasar memang penting untuk meredam gejolak harga dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural yang terjadi di sektor distribusi.
“Operasi pasar hanya menjadi solusi sementara. Yang dibutuhkan saat ini adalah intervensi yang menyentuh akar persoalan, terutama biaya distribusi dan panjangnya rantai pasok pangan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama antardaerah dengan sentra produksi pangan, memangkas jalur distribusi yang terlalu panjang, serta menyiapkan skema dukungan bagi transportasi logistik bahan pokok.
Lebih jauh, Dr. Jakfar Sadik mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan yang berlangsung terus-menerus tanpa pengendalian berisiko memunculkan stagflasi di tingkat daerah.
Stagflasi merupakan kondisi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, situasi yang sangat sulit ditangani karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Jika kenaikan harga komoditas pokok terus berlanjut tanpa kendali, kita berpotensi menghadapi stagflasi lokal yang dapat memperburuk kemiskinan, meningkatkan risiko stunting, dan memperlebar ketimpangan ekonomi,” pungkas Jakfar sapaan akrabnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi pangan, serta melindungi daya beli masyarakat sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
Dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, pengendalian inflasi daerah dinilai menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di Madura dan wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.
