PEKANBARU, WartaDetik.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MAUNG Provinsi Riau mengambil langkah serius dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan masyarakat. Melalui Tim Investigasi, LSM MAUNG Riau resmi melayangkan empat surat permohonan klarifikasi dan verifikasi kepada sejumlah instansi pemerintah serta aparat penegak hukum di Provinsi Riau.
Langkah tersebut berkaitan dengan hasil pemantauan dan pengumpulan informasi awal terhadap aktivitas pengiriman, pengangkutan, bongkar muat, serta distribusi barang melalui jalur laut dan darat.
Empat instansi yang menjadi tujuan penyampaian surat tersebut adalah:
1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, terkait klarifikasi asal-usul dan status barang, legalitas, kelengkapan dokumen kepabeanan, kewajiban bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta ketentuan cukai apabila dipersyaratkan.
2. Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), terkait permohonan penelaahan dan klarifikasi terhadap temuan awal Tim Investigasi, khususnya apabila terdapat aspek yang berpotensi mengandung unsur pelanggaran hukum.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, terkait aspek perdagangan, legalitas kegiatan usaha, serta aktivitas pengiriman dan distribusi barang sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Riau, terkait aspek transportasi dan pengangkutan barang melalui jalur laut maupun darat, termasuk kegiatan bongkar muat dan ketentuan teknis pengangkutan sesuai kewenangan instansi tersebut.
*TIM INVESTIGASI TEMUKAN SEJUMLAH AKTIVITAS KAPAL DAN KENDARAAN ANGKUTAN DARAT*
Dalam surat kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, LSM MAUNG mengungkapkan bahwa Tim Investigasi telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah kapal yang menjadi objek perhatian.
Kapal-kapal tersebut antara lain KLM Jebong, KLM Sunly, KLM Berkat Yakin, KLM Todak, KLM Tiger Oskar, KLM Lestari Indah, KLM Putra Baruna, dan KLM Selindit Siadang.
Selain aktivitas kapal, Tim Investigasi juga memperoleh informasi awal mengenai keterlibatan sejumlah kendaraan angkutan darat, termasuk mobil barang dan truk yang berkaitan dengan proses pengangkutan, pemindahan, bongkar muat, maupun distribusi barang.
Salah satu dokumentasi hasil pemantauan menunjukkan keberadaan kendaraan angkutan barang di wilayah Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Atas temuan awal tersebut, LSM MAUNG memandang perlu adanya penelaahan dan verifikasi lebih lanjut oleh instansi yang memiliki kewenangan, terutama menyangkut asal-usul barang, dokumen pengiriman, legalitas kegiatan, serta kesesuaian aktivitas pengangkutan dan distribusi dengan ketentuan yang berlaku.
*WAN ADE SYAHPUTRA: KAMI AKAN KAWAL SAMPAI ADA KEJELASAN*
Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau, Wan Ade Syahputra, menegaskan bahwa penyampaian empat surat tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal temuan Tim Investigasi.
Menurutnya, setiap temuan di lapangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar dengan meminta klarifikasi kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun membuat kesimpulan sepihak. Karena itu, kami meminta klarifikasi dan verifikasi resmi dari empat instansi terkait. Kami ingin mendapatkan kejelasan berdasarkan data, dokumen, dan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang,” tegas Wan Ade Syahputra.
Ia juga menyampaikan bahwa LSM MAUNG Riau akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan menunggu tanggapan resmi dari masing-masing instansi.
*SIAP BAWA TEMUAN KE POLDA RIAU DAN KEJATI RIAU*
Wan Ade Syahputra menegaskan, apabila dalam proses klarifikasi dan verifikasi ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang didukung bukti serta data yang dapat dipertanggungjawabkan, LSM MAUNG Riau siap mengambil langkah lanjutan.
Pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa dan mengawal temuan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
LSM MAUNG Riau juga berharap seluruh instansi yang telah menerima surat dapat memberikan tanggapan secara tertulis, objektif, dan profesional sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi, pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Riau.
(Lenimarlina)







