PASURUAN — Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui sejumlah langkah strategis dan terintegrasi. Kamis 28 Mei 2026.
Berbagai program unggulan mulai dari pembenahan data penerima bantuan, perbaikan kualitas tempat tinggal, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat digarap serius agar penanganan kesejahteraan warga berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Salah satu langkah paling mendasar dan menjadi prioritas utama pemerintah daerah adalah validasi ulang data penerima bantuan sosial.
Pemerintah menilai pembaruan data ini sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan sesuai kondisi riil di lapangan.
Langkah ini diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian data, di mana masih ada warga yang secara ekonomi sudah dikategorikan mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa penertiban data ini dilakukan demi keadilan dan efektivitas program. Pihaknya akan membuang nama-nama yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat dari daftar penerima manfaat.
“Orang-orang yang pura-pura miskin itu dikeluarkan. Jadi yang selama ini punya kendaraan pribadi namun masih mendapatkan bantuan, kita tertibkan dengan pendataan ulang,” tegas Mas Rusdi saat memberikan keterangan, Kamis (28/05/2026).
Menurutnya, proses validasi data desil menjadi tahapan penting yang akan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dengan data yang akurat, program bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada warga yang benar-benar berhak menerimanya.
Selain fokus pada penyaluran bantuan sosial, Pemkab Pasuruan juga mulai menerapkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan program pendidikan dan perbaikan kualitas hunian warga kurang mampu.
Salah satu bentuk sinergi tersebut terlihat dari penyatuan program Sekolah Rakyat dengan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Banyak program masif yang sedang kita jalankan. Contohnya, saat anaknya masuk Sekolah Rakyat, maka rumah orang tuanya juga akan kita perbaiki melalui program RTLH,” tambah Mas Rusdi.
Skema ini dirancang sebagai bentuk intervensi jangka panjang karena menyentuh langsung kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.
Tidak hanya pendidikan anak yang diperhatikan, tetapi pula kelayakan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan pokok demi kualitas hidup yang lebih baik.
Di sektor perekonomian, pemerintah daerah juga memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan gizi yang melibatkan warga sekitar sebagai tenaga relawan dapur.
Program ini terbukti mampu membuka peluang pendapatan baru bagi warga yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Adanya relawan dapur dalam program gizi tersebut membantu masyarakat sekitar mempunyai pendapatan yang layak sehingga secara perlahan dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Melalui pola kerja ini, masyarakat tidak lagi sekadar menerima bantuan secara pasif, melainkan diberikan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
Berbagai program tersebut kini dijalankan secara berkelanjutan dan tersinkronisasi antara arah kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan di daerah.
Pemkab Pasuruan berharap tren positif penurunan angka kemiskinan ekstrem yang mulai terlihat saat ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan.
“Mohon doanya agar kami terus dapat bekerja semaksimal mungkin melaksanakan berbagai program ini, dengan harapan pada akhirnya angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dapat terus menurun secara signifikan,” harap Mas Rusdi.
