WARTADETIK.COM.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim P2DD, Jumat (13/11/2026), di Ballroom Hotel Mizye Sumenep.
Pertemuan tersebut membahas optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus pemberian apresiasi kepada wajib pajak patuh 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah.
Kegiatan itu dihadiri Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya, SH, MH, Kepala UPT PPD Samtiono, SH, MH, serta sejumlah undangan.
Hadir pula jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, PKDI Sumenep, perwakilan Jasa Raharja, Polresta Sumenep, dan unsur terkait lainnya. Mereka didorong memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, optimalisasi PKB menjadi perhatian penting karena penerimaan pajak tersebut memiliki kontribusi terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota.
“Pengelolaan pajak kendaraan bermotor perlu terus dioptimalkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebagian penerimaannya dialokasikan untuk kabupaten/kota sehingga manfaatnya dapat mendukung pembangunan daerah,” kata Ferdiansyah Tetrajaya SH.
Dia menjelaskan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumenep selama ini menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, realisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Capaian PAD merupakan hasil kerja bersama. Dukungan seluruh OPD, camat, kepala desa, dan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar potensi pendapatan daerah dapat digali secara maksimal,” ujarnya.
Pada 2026, Pemkab Sumenep menetapkan target PAD sebesar Rp375 miliar. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya mencapai 90,08 persen atau sekitar Rp337 miliar dari target yang ditentukan.
Ferdiansyah menegaskan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Bapenda untuk terus meningkatkan kinerja. Pihaknya tidak ingin keberhasilan sementara membuat jajaran pemerintah daerah berhenti melakukan pembenahan.
“Kami tidak boleh berpuas diri dengan capaian yang ada. Potensi pendapatan masih harus terus dioptimalkan, termasuk melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor,” tegas Ferdyansyah Tetrajaya SH.
Salah satu strategi yang ditempuh Pemkab Sumenep melalui Bapenda adalah memperkuat keterlibatan pemerintah desa. Para kepala desa dilibatkan untuk membantu mengingatkan warga yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.
Bapenda juga menyiapkan data kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajaknya untuk disampaikan kepada kepala desa. Informasi tersebut diharapkan memudahkan tindak lanjut di tingkat wilayah.
“Data tunggakan pajak kendaraan kami koordinasikan dengan kepala desa. Harapannya, mereka bisa membantu menyampaikan informasi dan mengingatkan masyarakat agar segera membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa menjadi langkah strategis karena kepala desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kesadaran membayar pajak diharapkan semakin meningkat.
“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa membayar pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban. Kepatuhan masyarakat juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep,” ungkap Ferdyansyah Tetrajaya SH.
Selain mengoptimalkan pemungutan PKB, Pemkab Sumenep melalui Bapenda terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan membuat pembayaran pajak semakin mudah, cepat, dan transparan.
High Level Meeting P2DD juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga. Sinergi tersebut diperlukan agar pelayanan pembayaran pajak semakin efektif dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
Pemberian apresiasi kepada wajib pajak patuh 2026 menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada masyarakat yang disiplin memenuhi kewajibannya. Langkah ini sekaligus diharapkan mendorong warga lain mengikuti teladan tersebut.
“Melalui penguatan sinergi, optimalisasi PKB, dan digitalisasi layanan, Pemkab Sumenep melalui Bapenda berupaya menjaga peningkatan PAD. Pendapatan daerah yang kuat diharapkan mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya.
