NASIONAL

RUU Minerba takkan disahkan DPR periode ini

Wartadetik.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam, di Jakarta, Jumat (27/9/2019), memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) tidak akan dilakukan pada periode kerja DPR 2014-2019.

Pernyataan Ridwan ini mengklarifikasi mengenai agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah ke DPR pada Rabu (25/9/2019) malam di Komisi VII. Ia mengatakan DIM sebanyak 983 buah yang diserahkan pemerintah pada rapat DPR masih ada ketidaksepakatan dan perbedaan.

Seharusnya Komisi VII DPR RI dan pemerintah akan menggelar rapat kerja dengan lima menteri untuk membahas DIM RUU Minerba pukul 13.00 WIB. Kelimanya adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Namun agenda tersebut harus dibatalkan karena Jonan berhalangan hadir.

“Saya dengar Pak Jonan ada rapat pimpinan di Kementerian ESDM, jadi rapat dengan DPR hari ini tidak jadi,” jelas Ridwan saat dihubungi Beritagar.id, Jumat (27/9).

Ia menuturkan DIM RUU Minerba mulai masuk pembahasan Panitia Kerja (Panja). Rapat panja terkait RUU Minerba dilaksanakan pada Kamis (26/9) sore. Anggota panja akan menyetujui atau menolak DIM RUU Minerba yang disampaikan pemerintah.

Namun, dengan sisa waktu kepengurusan yang ada, finalisasi RUU Minerba tidak mungkin dilakukan oleh kepengurusan Komisi VII saat ini.

“Karena pemerintah belum siap untuk disahkan, kalau kita sendiri sih sudah siap. Karena RUU ini kan inisiatif DPR, kami selesai menerima 100 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial menyatakan penundaan pengesahan RUU tersebut sesuai pernyataan presiden yang meminta pembahasan dilanjutkan pada DPR periode mendatang.

Menurutnya pemerintah juga masih butuh waktu merampungkan pembahasan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba. Pasalnya, masih terdapat perbedaan di tingkat kementerian.

“Nanti awal DPR baru. Udahlah semua ini kan, pembahasannya sama dengan yang dikatakan Presiden. Kita ingin membahas pada saat DPR baru,” ucap Ego dilansir dari CNNIndonesia.com.

“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa ini harus nanti pada periode berikutnya karena kemarin cuma rapat informal,” tambahnya.

Pembahasan RUU Minerba yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dinilai tidak transparan dan sarat akan kepentingan. Pasalnya, pembahasan RUU dalam Rapat Dengar Pendapat untuk membahas RUU Minerba disebut hanya melibatkan akademisi dan pengusaha.

Anggota koalisi yang juga Manajer Advokasi dan Pengembangan Program Publish What You Pay (PWYP), Aryanto Nugroho, menyatakan, pasal-pasal dalam Draft RUU Minerba masih kental dengan nuansa eksploitasi sumber daya alam, khususnya minerba. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembahasan RUU Minerba.

“Jangan sampai ada upaya-upaya untuk menyelundupkan dan mempertahankan pasal-pasal bermasalah,” ujar Aryanto.

Peneliti dari Auriga Nusantara, Hendrik Siregar, pun menduga pembahasan RUU Minerba merupakan bagian dari utang budi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) kepada pengusaha yang kontrak pertambangannya akan segera habis.

“PT Adaro Energy Tbk misalnya, bagian dari kekuasaan Pilpres. Dia habis kontraknya, jadi butuh perpanjangan kontrak,” kata Hendrik.

Adaro Energy merupakan perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) Generasi I yang kontraknya akan berakhir pada 2022. Dengan RUU Minerba, izin Kontrak Karya (KK) atau PKP2B bisa diperpanjang dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perpanjangan kontrak pun dapat dilakukan tanpa harus memenuhi syarat pencadangan kawasan nasional. Hendrik pun menyebut pemerintah berencana memperpanjang kontrak Adaro dengan kontrak baru berbentuk IUPK.

Substansi revisi RUU Minerba

RUU Minerba merupakan inisiatif dari DPR. Setelah dibahas cukup lama, DPR akhirnya menyusun RUU Minerba dan menyerahkannya kepada pemerintah untuk dibahas.

RUU DIM RUU Minerba tersebut terdiri dari 938 poin. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya yang hanya berisikan 883 poin.

Dalam DIM sebelumnya, pemerintah mengusulkan beberapa poin yang akan dimasukkan dalam revisi UU Minerba. Salah satunya, yakni penetapan batasan nilai investasi asing yang bergerak di bidang pertambangan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan aturan yang pasti terkait jumlah maksimal penanaman modal asing yang perizinannya berada di pemerintah pusat. Poin ini masuk dalam Pasal 8A Bab IVA mengenai rencana pengelolaan minerba.

Selain itu, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilarang mengalihkan sahamnya ke pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Saham yang dimaksud adalah saham yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini artinya, pengalihan saham yang tercatat di BEI bisa menggunakan skema pasar.

Kemudian, pemerintah juga mengusulkan agar pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi diwajibkan membayar dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara. Nantinya, dana itu bisa digunakan secara langsung oleh Menteri untuk menemukan cadangan baru.

Ketentuan lebih detail rencananya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun, kewajiban pembayaran dana ketahanan cadangan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selanjutnya, pemerintah mengusulkan untuk mengubah beberapa poin. Salah satunya Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi untuk kepentingan nasional, pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

Dari pemerintah menginginkan agar penetapan kebijakan itu tak perlu melibatkan atau atas seizin DPR terlebih dahulu. Dengan demikian, Pasal 5 diubah menjadi untuk kepentingan nasional, pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

Sumber : Beritagar.id