NASIONAL

Revisi UU KPK, lonceng kematian pemberantasan korupsi

Wartadetik.com, Jakarta – Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, mengimbau Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurutnya, ada dua hal yang dicermati dari usulan Revisi UU KPK ini, mulai dari kesan tergesa-gesa yang tak melibatkan publik hingga substansi dalam RUU tersebut.

“Kita jelas menolak. Iya, (tiba-tiba) pembahasan, paripurna, cuma 20 menit. Substansinya sebagian besar memangkas ruang dan kewenangan KPK. Masyarakat sipil dan KPK sendiri menolak, kalau tidak (menolak) sama dengan menabuh lonceng kematian pemberantasan korupsi,” ujar Tama kepada Beritagar.id, Jumat (6/9/2019) malam.

Ia menegaskan, persoalan Revisi UU KPK ini menuntut ketegasan presiden. Jika presiden tak menyetopnya, tandasnya, akan dikenang sebagai tokoh yang turut andil meruntuhkan KPK.

“Ironis, KPK digagas sejak Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid), lahir era Presiden Megawati, masak mau mati di era Presiden Jokowi?” tandasnya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia mulai mendapat panggung saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima RI. Saat itu Megawati menyadari bahwa penindakan korupsi oleh lembaga yang ada (Kepolisian dan Kejaksaan) tidak berjalan optimal. Maka lahir UU Nomor 20/2001 tentang Tipikor dan hadirnya KPK melalui UU Nomor 30/2002.

Seiring perjalanan waktu, KPK tumbuh dan menjadi sebuah lembaga yang dipercaya publik. Sejak berdiri hingga saat ini, setidaknya 1.218 kasus korupsi sudah diselidiki. Sebanyak 950 kasus sudah mencapai tahap penyidikan dan 676 kasus sudah dieksekusi.

Dari data yang dikumpulkan Beritagar.id, dalam Berkas Korupsi, menyebutkan nilai uang negara yang dikorupsi dari sejumlah kasus yang sudah inkrah sejak 2011 hingga saat ini mencapai Rp65,24 triliun.

Gelombang penolakan

Sejak Rapat Paripurna DPR (5/9) yang menyetujui usulan Revisi UU KPK dari Badan Legislasi (Baleg) DPR, gelombang penolakan berdatangan dari seluruh elemen masyarakat. Targetnya menggagalkan pengesahan Revisi UU KPK pada Selasa, 10 September.

Lima pimpinan KPK juga menyurati Presiden Jokowi untuk menolak Revisi RUU KPK yang diajukan DPR lantaran dianggap mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah itu. Para komisioner KPK menganggap revisi beleid bertentangan dengan Konvensi PBB soal pemberantasan korupsi tahun 2003 yang menegaskan lembaga antikorupsi harus independen.

“Di piagam PBB jelas menyebutkan poinnya setiap negara harus mendirikan satu insitusi yang bebas dari kepentingan apapun…” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, (6/9).

Sementara Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Fajri Nursyamsi menyebut DPR melanggar hukum lantaran Revisi UU KPK tidak termasuk RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019 yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah.

“Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas,” katanya.

Apa saja yang dipersoalkan

Berikut sejumlah poin dalam draf Revisi UU KPK yang ditolak banyak pihak:

  • Pembentukan Dewan Pengawas
    Persoalan ini selalu hadir dalam naskah perubahan UU KPK yang mulai didengungkan para wakil rakyat sejak 2010 . Dewan Pengawas adalah representasi dari Pemerintah dan DPR yang ingin campur tangan dalam kelembagaan. Pembentukan bermula dari usul Presiden dengan membentuk Panitia Seleksi, kemudian minta persetujuan dari DPR. Padahal fungsi-fungsi Dewan Pengawas sebagian besar sudah diakomodir oleh Pengawas Internal dan Penasihat KPK sekarang.
  • Dalam penuntutan, KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung
    Aturan dalam poin ini dianggap sebuah kemunduran bagi pemberantasan tindak pidana korupsi lantaran pada dasarnya KPK adalah sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Jika harus berkoordinasi terlebih dahulu akan menghambat percepatan penanganan sebuah perkara
  • Penyadapan izin dari Dewan Pengawas
    Dalam Revisi UU KPK kali ini DPR memindahkan perdebatan. Awalnya izin penyadapan isunya pernah digulirkan untuk melalui Ketua Pengadilan. Tama S Langkun, menjelaskan penyadapan merupakan bagian dari proses penyelidikan, dan merupakan kunci bagi operasi tangkap tangan. Jika ruang menyadap tidak bebas, operasi tangkap tangan berpotensi bocor. Dalam aturan yang berlaku saat ini, KPK tidak perlu meminta izin untuk menyadap. Pasal 12 (a) UU No 30/2002 menyatakan, KPK melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
  • Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
    Persoalan ini telah berkali-kali dibantah melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010. Bahkan Pasal 40 UU KPK melarang menerbitkan SP3 bertujuan agar KPK tetap selektif dalam menentukan konstruksi sebuah perkara.
  • Syarat jadi Pimpinan KPK berumur 50 tahun
    Aturan di draf Revisi UU KPK ini dapat dikatakan tanpa argumentasi yang masuk akal karena sebelumnya dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK disebut bahwa usia minimal untuk menjadi Pimpinan KPK adalah 40 tahun. Poin ini menutup ruang bagi kaum muda yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberantasan korupsi untuk menjadi Pimpinan KPK.
  • Kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik independen dihapus
    Draft Revisi UU KPK Pasal 43 dan 45 memuat aturan, KPK hanya berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan. Artinya, kehadiran penyidik independen akan dihilangkan, padahal Putusan MK tahun 2016 sudah menegaskan kewenangan KPK untuk mengangkat Penyidik di luar dari institusi Kepolisian atau Kejaksaan.
  • Penanganan perkara dibatasi waktu 1 tahun
    Dalam Pasal 40 ayat (1) draft Revisi UU KPK disebutkan, KPK hanya mempunyai waktu 1 tahun untuk menyelesaikan penyidikan ataupun penuntutan sebuah perkara. Padahal, dalam konteks hukum pidana, patut untuk dicermati bahwa jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk masa daluwarsa penuntutan yakni dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yakni mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
  • KPK bukan lembaga negara independen
    Pasal 3 UU KPK menegaskan, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Draf Revisi UU KPK mengubahnya menjadi lembaga Pemerintah Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen.
Sumber : Beritagar.id