NASIONAL

Realisasi investasi masih jauh dari target 2019

Wartadetik.com, Jakarta – Upaya pemerintah untuk menarik investasi ke dalam negeri masih harus digenjot. Pasalnya, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September masih jauh dari target pemerintah tahun ini.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi selama sembilan bulan tahun ini baru mencapai Rp601,3 triliun atau setara dengan 75,6 persen dari target Rp792,3 triliun.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan tensi politik yang sempat terjadi selama masa Pemilu Presiden 2019 tidak menyurutkan minat investor. Namun ia mengatakan BKPM masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai target investasi yang telah dicanangkan,

Ia mengatakan BKPM akan bekerja secara lebih efisien, untuk memperbaiki pelayanan perizinan maupun untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor dalam merealisasikan investasinya,

“Kita perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam menghadapi dunia yang kompetitif ini, berorientasi pada hasil-hasil nyata, bukan saja pada proses. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan peningkatan produktivitas menjadi prioritas kita,” ujar Bahlil, Kamis (31/10/2019).

Jika dilihat secara triwulanan, pertumbuhan investasi di Indonesia berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) memang mengalami peningkatan.

BKPM mencatat realisasi investasi pada triwulan III 2019 mencapai Rp205,7 triliun. Rinciannya, investasi PMDN Rp100,7 triliun dan realisasi investasi PMA Rp105 triliun. Angka ini meningkat 18,4 persen dibandingkan triwulan III tahun lalu yang mencapai Rp173,8 triliun.

Realisasi ini juga lebih tinggi dibandingkan triwulan I dan triwulan II 2019 yang masing-masing tercatat Rp195,1 triliun dan Rp200,5 triliun.

Lanjutkan reformasi birokrasi

Kepala Ekonom Bank Central Asia Asia (BCA) David Sumual mengatakan, target realisasi investasi 2019 yang dicanangkan BKPM amat sulit tercapai. Pasalnya, meski telah melakukan sejumlah perbaikan untuk kemudahan investasi, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain.

Hal tersebut, katanya, terlihat dari indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB). Dalam laporan Ease of Doing Business yang dirilis Bank Dunia beberapa waktu lalu, Indonesia memperoleh nilai 69,6 dari 100 dan menempati peringkat ke-73 dari 190 negara. Peringkat tersebut tidak berubah dibandingkan dengan perolehan pada 2019 meski dari perolehan nilai mengalami peningkatan 1,64 poin.

“Masih perlu banyak sekali perbaikan yang dilakukan,” katanya.

Menurutnya, investor memandang sisi regulasi dan birokrasi Indonesia masih cukup rumit. Mereka masih harus melewati sejumlah prosedur yang hampir sama tanpa mendapat kemudahan apapun.

Pada laporan Bank Dunia, salah satu poin evaluasi untuk Indonesia berasal dari indikator memulai usaha (starting a business). Proses memulai usaha di Indonesia saat ini masih harus melewati 11 prosedur, jauh di atas rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur sebesar 6,5 prosedur.

Ia mengatakan, dalam setahun ke depan pemerintah perlu memangkas lebih banyak regulasi dan birokrasi yang masih menyulitkan masuknya investasi ke Indonesia. Kehadiran omnibus law dinilai baru merupakan langkah pertama yang positif.