NASIONAL

Reaksi mantan pegiat antikorupsi soal revisi UU KPK

Kritik keras atas sikap pemerintah terhadap Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) tak hanya menyasar kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo saja.

Orang-orang di sekitarnya turut kena getahnya. Kritikan itu dialamatkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), Kamis (12/9/2019).

Lewat akun media sosialnya, ICW membagikan sindiran kepada mantan pegiat antikorupsi yang kini “direkrut” oleh Istana Kepresidenan maupun partai politik (parpol) atas sikap diam mereka ketika polemik ini memanas.

Mohon bantuan teman-teman KONTRAS (Komisi Nasional Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasanuntuk menemukan para senior yang terhormat ini, karena mereka telah pergi tanpa pesan di tengah kegentingan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia” tulis ICW dalam status yang dibagikan di Instagram dan Twitternya.

Mereka yang kena sindiran antara lain Teten Masduki (bekas aktivis Transparansi Internasional Indonesia), Jaleswari Pramodhawardani (pegiat reformasi militer), Ifdhal Kasim (mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia), Alexander Lay (pengamat hukum Universitas Atmajaya), dan Adrinof Chaniago (pengamat kebijakan publik).

Pada foto-foto mereka dipasang kalimat bertuliskan “hilang karena terlalu dekat dengan Istana”.

Ada juga foto Johan Budi Sapto Pribowo, mantan Plt Ketua KPK, dengan kalimat khusus bertuliskan “hilang sejak masuk ke perut banteng”.

Ketika dikonfirmasi, respons nama-nama yang dikritik ICW itu seolah senada dengan sindiran yang dialamatkan kepada mereka.

Teten Masduki, kini menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden, hanya menjawab “tidak mau komentar lah”, saat ditemui jurnalis usai salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/9/2019).

Teten hanya menyatakan bahwa dirinya bisa memahami apa yang menjadi kekecewaan para pegiat antikorupsi, namun tak menjelaskan detail maksudnya itu. “Wajar lah mereka marah…”.

Sama dengan Teten, Jaleswari mengaku telah menerima maksud sindirian ICW, namun dirinya memilih untuk tak berpolemik lebih jauh terkait persoalan ini.

“Saya memahami kawan-kawan ini sedang kecewa,” kata perempuan yang kini menjabat sebagai Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM saat membalas pesan singkat rekan jurnalis dari Tempo.

Respons nihil juga muncul dari Johan Budi. Johan hanya mengirim emoticon tertawa saja saat dirinya dikonfirmasi perihal wajahnya yang muncul dalam unggahan ICW itu.

Namun pada Jumat siang, Johan Budi berpamitan dengan pewarta Istana Kepresidenan. Dalam pesannya, Johan yang menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu, menjelaskan alasan pamitnya karena sebentar lagi dirinya bakal dilantik sebagai anggota DPR Periode 2019-2024.

“Izin pamit kepada teman-teman yang luar biasa,” tulisnya seraya menambahkan pesan untuk selalu mendukung kepemimpinan Jokowi dalam periode selanjutnya. “Mari kita dukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas ke depan,” tukasnya.

Dalam rilis yang diedarkan, Jumat, ICW meminta Jokowi dan untuk memenuhi janji politiknya saat kampanye yang berikrar akan memperkuat KPK dan bahkan menambah alokasi anggaran untuk lembaga ini.

“Presiden harus mengambil sikap tegas dengan menolak segala usulan yang akan memperlemah KPK dan tidak menyerahkan proses serta pengambilan keputusan pada perwakilannya, yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saja,” tukas ICW.

Sumber : Beritagar.id