NASIONAL

Plt. Gubernur Aceh Memaparkan Laporan Kerja pada Sidang Paripurna di DPRA

WartaDetik.com, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna penyerahan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun anggaran 2018. Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRA, Drs. Sulaiman Abda, M.Si tersebut berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh.

Sulaiman Abda menegaskan, Gubernur Aceh wajib penyampaian LPKJ tahun anggaran 2018.  Hal ini telah tercantum dan diatur dalam ketentuan hukum pada Pasal 23 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Salah satu tugas dan wewenang DPRA meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan,” tegasnya, Kamis, (4/7/2019).

Menurut Sulaiman Abda, langkah yang dilakukan oleh DPR Aceh telah diatur pada Pasal 20 ayat (2), Pemerintahan Aceh dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah meaparkan laporan serta menegaskan, Pemerintah Aceh telah mengupayakan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan perimbangan keuangan sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Dia menjelaskan pendapatan Aceh tahun 2018 direncanakan Rp.14,62 triliun lebih, sementara yang terealisasi hanya Rp.14,34 triliun lebih atau 99,08 persen.

“Pendapatan Aceh terdiri atas Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah,” katanya, Kamis, (4/7/2019).

Pendapatan Asli Aceh bersumber dari Pajak, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah, direncanakan Rp.2,32 triliun lebih, realisasinya Rp. 2,28 triliun lebih atau 98,09 persen.

“Salah satu Pendapatan Asli Aceh lainnya sebagai daerah otonomi khusus, berupa penerimaan Zakat, direncanakan Rp.50,24 miliar lebih, realisasinya Rp.53,92 miliar lebih atau 107,33 persen,”

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah, berupa Dana Bagi Hasil Pajak ataun non Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan Rp.3,86 triliun lebih, realisasinya Rp.3,73 triliun lebih atau 96,54 persen.

“Pendapatan Daerah Yang Sah, bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Pendapatan Lainnya direncanakan Rp.8,43 triliun lebih, realisasinya Rp.8,33 triliun lebih atau 98,79 persen,”.

Menurut Nova, Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp.15,08 triliun lebih, realisasinya Rp.12,30 triliun ebih atau 81,59 persen, terdiri atas Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp.4,13 triliun lebih, realisasinya Rp.3,92 triliun lebih atau 94,79 persen dan Belanja Langsung direncanakan Rp.10,94 triliun lebih, realisasinya Rp.8,38 triliun lebih atau 76,59 persen.

Sementara Penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017 direncanakan Rp.832,35 miliar lebih, realisasinya Rp.908,67 miliar lebih atau 109,17 persen. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp.65 miliar lebih.

“Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah memperoleh 11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh enam SKPA dengan total anggaran sebesar Rp.341,36 miliar lebih, realisasinya Rp.311,30 miliar lebih atau 91,20 persen,” paparnya. Layarberita.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *