NASIONAL

Pemerintah gandeng Gojek benahi Tol Laut

Wartadetik.com, Jakarta – Pemerintah segera menerapkan aplikasi berbasis digital dalam layanan tol laut. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan meminta perusahaan layanan berbasis online PT Gojek Indonesia (Gojek) membantu digitalisasi program ini.

“Penggunaan platform ini karena masyarakat sudah terbiasa memakai aplikasi seperti Gojek untuk berbagai layanan transportasi,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Wisnu Handoko, di Jakarta, Sabtu (2/11/2019), seperti dikutip infopublik.id.

Kerja sama dengan Gojek diharapkan dapat mempermudah proses pemesanan kontainer secara transparan. Selain itu juga dapat membagi muatan secara adil kepada pengirim (shipper) yang ada di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan wilayah perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri investasi dan ekonomi memperbaiki program Tol Laut karena ternyata ada perusahaan swasta menguasai harga barang-barang kebutuhan yang diangkut melalui rute-rute tersebut.

“Akhir-akhir ini pada rute-rute tertentu, barang-barangnya dikuasai oleh swasta. Sudah ada tol laut, tapi harga barang kebutuhan, kok, tetap (mahal). Lha, untuk apa ada Tol Laut?” kata Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju, di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip situs Jaringan Pemberitaan Pemerintah.

Menurut Jokowi, ia masih menyelidiki identitas perusahaan yang menguasai harga barang-barang yang diangkut melalui Tol Laut.

Dengan menguasai pengangkutan barang, perusahaan ini leluasa menentukan harga barang di daerah yang dilalui Tol Laut. Padahal tujuan program Tol Laut adalah menurunkan ongkos pengiriman barang ke daerah terpencil agar harga barang turun.

Kemenhub menduga, monopoli ini meliputi penguasaan dalam ekosistem perusahaan pelayaran, pengiriman, penerimaan dan jasa pengurusan.

“Dari hasil identifikasi, kami menduga praktik monopoli itu terjadi di timur, seperti Maluku dan Papua,” kata Wisnu, di Kantor Kemenhub, Jumat (1/11/2019).

Praktik monopoli bisa ditelusuri melalui sistem informasi muatan dan ruang kapal (IMRK). Sistem tersebut dibangun Kemenhub sejak pertengahan 2018 lalu.

Monopoli itu pasti terjadi sebagian besar karena ada pihak yang menerima order kontainer paling banyak. Padahal, dalam IMRK seharusnya sudah otomatis terdesain adanya pembatasan.

Korupsi dalam pengadaan kapal

Selain monopoli dalam operasional tol laut, ternyata ada pula dugaan korupsi dalam pengadaan armada program ini. Korupsi senilai Rp500 miliar itu terjadi dalam proses pengadaan Kapal Perintis, AC dan Gearbox Kapal di PT Perusahaan Pelayaran Nasional (Pelni).

Kasus ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Metro Jaya sejak 20 Agustus 2019.

Direktur Usaha Kapal Barang dan Tol Laut PT Pelni Harry Budiarto dipanggil polisi pada 30 September 2019 lalu. Dalam surat panggilan tersebut, yang bersangkutan harus membawa dokumen General Ladger (GL), kertas kerja dan kwintansi-kwintasi pembelian serta dokumen lainnya terkait kegiatan tersebut ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya.

Berjalan dengan subsidi

Sejak dicanangkan program Tol Laut memang terus bergantung pada subsidi pemerintah.

“Kita harus tahu bahwa ini program subsidi. Awalnya Rp 250-an miliar per tahun, sekarang kira-kira Rp 400 miliar untuk tahun 2020,” kata Deputi III Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, di Jakarta, Rabu (9/10/2019) lalu, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Pada 2016, subsidi Tol Laut sebanyak Rp 218,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp 355 miliar pada 2017. Pada 2018, jumlah subsidi membengkak hingga Rp 447,6 miliar. Pada 2019, jumlah subsidi dipangkas menjadi hanya Rp 224 miliar.

Tol laut dicanangkan pada 4 November 2015, ditandai dengan peluncuran perdana kapal laut pengangkut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Seperti dikutip situs Kemenhub, dephub.go.id, tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar. Kemenhub memberikan penugasan PT Pelni per 16 Oktober 2015 sebagai penyelenggara.

Pada 2015 itu tol laut melayani 6 trayek dengan 6 kapal, tapi yang beroperasi hanya 3 kapal dan 3 trayek.

Kemenhub telah mengeluarkan dana belasan triliun rupiah dari APBN untuk pembangunan infrastruktur sektor perhubungan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada April 2016, hanya 5 bulan setelah pencanangan itu, Kemenhub mengklaim program tersebut berhasil menekan disparitas harga.

Sumber : Beritagar.id