NASIONAL

Kuasa Hukum Blang Pante Minta Aparatur Plu Pakam Cabut Gugatan di Pengadilan Soal Tapal Batas

Lhokseumawe, Wartadetik.com- Persoalan tapal batas antara Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong dan Plu Pakam, Tanah Luas, Aceh Utara berujung gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon. Gugatan itu dilakukan Keuchik Plu Pakam terkait perbuatan melawan hukum terhadap Keuchik Blang Pante sebagai tergugat I, dan Pemkab Aceh Utara tergugat II.

Surat gugatan tersebut diajukan ke pengadilan berdasarkan pendaftaran perdata dengan Nomor Registrasi: 6/Pdt.G/2020/PN LSK tanggal 30 April 2020. Namun, sejumlah warga Blang Pante kini meminta kepada Keuchik Plu Pakam untuk mencabut gugatan berkenaan permasalahan tapal batas tersebut.

Kuasa Hukum Gampong Blang Pante, Paya Bakong, Zul Azmi Abdullah, S.H., mengatakan, sebaiknya mereka agar mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Lhoksukon mengenai tapal batas dimaksud. Pihaknya menilai
gugatan yang mereka ajukan itu dapat berpotensi terganggunya pembebasan tanah tahap selanjutnya. Selain itu akan terhambat pembangunan Waduk Krueng Keureuto di kawasan itu.

Azmi menambahkan, karena permasalahan tersebut bahwa sebelumnya sudah dibahas pihak Pemkab Aceh Utara pada pertemuan di Kantor Dinas Pertanahan, 22 April 2020 lalu. Saat itu juga dihadiri kedua belah pihak antara Gampong Plu Pakam dan Blang Pante, bahkan Ketika itu keduanya telah bersepakat untuk mengikuti peta dan data-data dari pemkab yang berpedoman pada peta topdam tahun 1976.

“Maka kita meminta kepada Keuchik Plu Pakam alangkah baiknya segera mencabut gugatannya di Pengadilan Lhoksukon demi kemaslahatan masyarakat. Karena kita sangat mendukung pembangunan Waduk Krueng Keureuto. Juga berharap agar pembebasan tanah lanjutan di Blang Pante serta pembangunan waduk itu tetap berjalan, kita pun siap membantu pemerintah,” kata Zul Azmi Abdullah, kepada wartawan saat konferensi pers, Selasa 19 Mei 2020.

Selain itu, lanjut Zul Azmi yang didamping Ketua Tuha Peut Blang Pante, Sulaiman H, jika mereka tidak mencabut gugatan tersebut, tapi pihaknya juga siap mengikuti persoalan itu di tingkat pengadilan. Tentunya dengan menampilkan bukti-bukti yang ada. Pasalnya, pedoman peta topdam sudah sesuai terkait tapal batas tersebut.

Azmi menjelaskan, perlu diketahui bahwa sejak tahun 1976 dan sebelum pembasan tanah maupun pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Gampong Blang Pante, Paya Bakong, itu pihak Plu Pakam tidak pernah mempersoalkan batas wilayah dimaksud. Permasalahan tapal batas tersebut dimunculkan mereka sejak adanya pembebasan tanah dan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto, tapi jauh hari sebelumnya tidak pernah mencuat di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Utara, Fadli, mengungkapkan, bahwa terkait proses hukum yang dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh aparatur Gampong Plu Pakam, terhadap Pemkab Aceh Utara dan Gampong Blang Pante, pihaknya sangat menghargai proses hukum, tentunya pemkab mengikuti aturan pemerintah. (Ival)