POLITIK

Kota Meulaboh Resmi Menjadi Pemerintah Daerah Ke 24 di Aceh?

wartadetik.com – MEULABOH |Kabar gembira menyelimuti para pejuang pemekaran Kota Meulaboh, betapa tidak, diitengah kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali di Aceh Barat, terhembus kabar jika Kota Meulaboh telah dicantumkan dalam SIPD Kemendagri. Rabu, 6/05.

Informasi ini disampaikan oleh Koordinator Sumatera Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PPDOB SI), Aduwina Pakeh, M.Sc.

Menurut Aduwina, khabar tentang pencantuman Kota Meulaboh dalam sistem SIPD Kemendagri pertama sekali disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Pemekaran Kota Meulaboh yang juga Anggota DPR Aceh dari Fraksi PAN, Fuadri, S.Si., M.Si melalui WA Grup CDOB Kota Meulaboh. Menurut Wakil Bupati Aceh Barat 2007 – 2012 tersebut, pencantuman Kota Meulaboh dalam SIPD Kemendagri untuk pengajuan usulan kegiatan 2021.

“Setelah kami telusuri laman resmi SIPD Kemendagri (sipd.kemendagri.go.id)  memang benar Kota Meulaboh tercatat dalam sistem dan berada di nomor 24, sementara kita ketahui bersama Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kab/Kota.” Jelas Aduwina Pakeh.

Secara resmi kita belum mengetahui apa maksud Kemendagri mencantumkan Kota Meulaboh kedalam SIPD, harapannya ini menjadi pertanda baik untuk perjuangan melahirkan Kota Meulaboh, kita doakan bersama agar segera terwujud. Katanya

Dosen Universitas Teuku Umar ini menilai pencantuman Kota Meulaboh sebagai Pemerintah Daerah ke-24 di Aceh dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri merupakan pertanda positif bagi para pejuang dan segenap masyarakat yang mendiami Kota Pahlawan Teuku Umar ini.

Ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata hanya Kota Meulaboh saja yang tercantum dalam SIPD tersebut, sementara 5 CDOB lainnya di Aceh tidak termaktub.

“Kami akan melakukan klarifikasi melalui Forum Komunikasi Daerah (FORKODA) Aceh dan dewan Pembina FORKONAS, bagaimana dengan status CDOB lainnya di Aceh, sementara kita telah berjuang bersama-sama lewat FORKODA Aceh dan FORKONAS PPDOB SI.” Kata Aduwina di Meulaboh

Diakuinya, CDOB Kota Meulaboh memang telah melengkapi semua persyaratan administrasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, serta telah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk diusulkan sebagai Daerah Otonomi Baru bersama 173 CDOB dari berbagai penjuru Indonesia. Namun selama ini terbentur dengan adanya Moratorium pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat.

“Selama ini CDOB Kota Meulaboh bersama CDOB lainnya di Aceh aktif menyuarakan pencabutan Moratorium pemekaran karena tidak sesuai dengan semangat pembangunan daerah yang tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut terdapat dua RPP yang seharusnya telah disahkan menjadi PP dua tahun setelah berlakunya UU/23 yaitu  RPP Desertada dan Detada ” papar Aduwina.

“Seharusnya Presiden sudah menetapkan 2 RPP itu menjadi PP pada tahun 2016 lalu, sesuai dengan UU/23/2014 yang mengharuskan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 2 tahun setelah berlakunya UU tersebut” Tutup Aduwina, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar ini.(KI)