EKONOMI

Kemenkeu Beri Keringanan Denda Administrasi Pajak

Wartadetik.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan memberikan keringanan denda administrasi bagi Wajib Pajak (WP) yang tak membuat faktur pajak sesuai kewajiban dan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Diskon denda diberikan demi meringankan beban WP sehingga kepatuhan pelaporan pajak bisa meningkat.

Dirjen Pajak, Robert Pakpahan mengatakan, revisi sanksi administrasi tersebut akan tertuang dalamĀ Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

“Kami ingin bagaimana sanksi administrasi perpajakan didesain ulang agar kepatuhan pajak jadi jauh lebih mudah dan lebih logis dibandingkan kalau mereka tidak patuh,” ujar Robert dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (8/9/2019).

Saat ini, pemerintah mengenakan tarif denda administrasi sebesar 2 persen dari pengenaan pajak kepada WP yang tidak membuat faktur pajak secara tepat waktu. Nantinya, tarif denda itu akan dipotong menjadi tinggal 1 persen dari pengenaan pajak.

Sementara, untuk WP yang tidak membetulkan pelaporan SPT Tahunan atas kasus kurang bayar dikenakan tarif denda sebesar 2 persen dari pajak yang kurang bayar. Namun, tarif tersebut dinilai cukup memberatkan.

Walhasil, pemerintah akan menerapkan kebijakan pengenaan tarif denda secara prorata. Skema ini bergantung pada berapa lama wajib pajak kurang bayar.

Kepatuhan WP meningkat

Jumlah WP yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terus meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36 juta.

Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi Ditjen Pajak pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan.

Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP.

Sebelum implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), rasio kepatuhan penyampaian SPT pada 2015 mencapai sebesar 60,4 persen, kemudian meningkat menjadi 60,7 persen pada 2016. Lalu pada 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan mencapai 72,6 persen. Namun, pada 2018, rasio kepatuhan turun menjadi 71,1 persen.

Pemerintah mengatakan perbaikan rasio kepatuhan ini merupakan kombinasi peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, perubahan perilaku kepatuhan pasca-tax amnesty, serta penambahan cakupan wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan.

Pada tujuh bulan pertama 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif yakni sebesar 67,4 persen. Pemerintah memproyeksi rasio kepatuhan itu dapat mencapai level 70 persen hingga akhir tahun.

Menurut pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat, baik dari sisi jumlah WP terdaftar maupun rasio kepatuhan, merupakan fondasi dalam upaya menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (sustainable tax revenue).

Sumber : Beritagar.id