Kas Aceh Utara Kosong, MaTA: DPRK Perlu Panggil Bupati

Aceh Utara, Wartadetik.com- Lembaga Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) meminta DPRK Aceh Utara untuk memanggil Bupati setempat terkait beredarnya isu kosongnya kas daerah setempat.

“Ketidak pastian keuangan dan kerangka tata kelola anggaran pencegahan covid-19, perlu kiranya DPRK melakukan langkah yang tepat dengan segera memanggil Bupati dan Dinas keuangan untuk memastikan kondisi keuangan Aceh Utara saat ini,” kata Alfian kepada sejumlah awak Media, Kamis (7/5/2020).

Sambungnya, dan bagaimana refosing anggaran covid-19. dua hal tersebut menjadi perhatian publik dan rakyat Aceh Utara berhak mengetahui imformasi tersebut, dan MaTA sendiri mencatat beberap hal penting yang perlu di perjelas sehingga tidak terjadi degradasi imformasi menyangkut tata kelola.

“Pertama, berkembangnya isue kas Aceh Utara kosong dan ini makin liar terjadi dimana dalam catatan kami, tahun 2016 daerah setempat juga mengalami hal yang sama dengan status kas kosong,” ungkapnya.

Dirinya juga mempertanyakan, bagaimana bisa dikatakan kosong dan ini sengaja di lakukan oleh eksekutif sehingga dapat “meredam” gejolak tuntuan anggaran secara politik. Staregi ini dianggap laku oleh Pemerintah Daerah pernah dilakukan tahun 2016, sehingga potensi pemkaburan anggaran daerah dapat mudah dilakukan.

“Oleh karna itu, perlu ada langkah kongkrit dari DPRK untuk memastikannya, dengan cara memanggil bupati dan keuangan serta meminta rincian atau rekap anggaran tahun berjalan dan kepatiannya telihat.

“Dalam hal ini DPRK harus konsisten diminta untuk dapat melakukannya, sehingga mandat yang sudah diberikan oleh kontiuen tidak di khianati,” ungkapnya.

Sambungnya, kedua APBK 2020 terjadi Refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dimana Aceh Utara dengan berdasarkan keputusan bupati Nomor 360/184/2020 tentang penetapan darurat dalam penanganan covid19.

Di tetapkan pada tanggal 18 maret dengan fokus anggaran sebesar 35.516.063.571 milyar (data yang telah di lapor) anggaran tersebut pemkab perlu menjelaskan ke publik dari post anggaran mana saja terjadi pemotongan dan bagaimana kerangka tata kelolanya.

“DPRK wajib mengetahuinya, karena publik selalu menuntut transparansi terhadap anggaran yang akan dan telah digunakan,” tuturnya.

Sambungnya dan yang ketiga dari kajian MaTA. Anggaran bantuan sosial, BTT dan anggaran refucusing sangat terbuka untuk di salah gunakan jadi potensi korupsinya sangat lebar, makanya perlu transparansi dan MaTA tidak akan pernah bertoleran dengan pelaku penyelewengan dana publik.