DAERAH

HMI Desak Pertamina Tindak Pangkalan dan SPBU Nakal

Wartadetik.com, Lhokseumawe – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara menanggapi Kelangkaan BBM jenis Solar dan Bensin di sejumlah SPBU. Kelangkaan bahan bakar bersubsidi itu sangat merugikan masyarakat.

“Masyarakat yang ingin mengisi bahan bakar di SPBU, tapi harus mengantri lama demi mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Ketua Umum HMI Lhokseumawe-Aceh Utara, M Atar, Sabtu (12/10).

HMI juga merespon Bahwa penyataan Unit Maneger Comunication dan CRS Pertamina MOR I M. Roby Hervindo pada media, yang menyatakan bahwa Quota BBM di Aceh melebihi yang ditetapkan BPH Migas, namun anehnya dilapangan terjadi Kelangkaan, khususnya di SPBU di Kawasan Lhokseumawe – Aceh Utara dalam 1 Pekan terakhir.

“Kami mengsialir bahwa lemahnya pengawasan dari pihak pertamina sehingga BBM Bersubsidi langka di SPBU dan melimpah dienceran,” jelasnya.

Dalam hal ini, HMI mendesak pertamina menindak SPBU yang nakal sehingga BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dengan harga yang telah ditentukan. kareadilapangan penjualan BBM bersubsidi dilakukan pada malam hari, diatas jam 12 malam, indikasi ini bahwa ada mafia BBM di kawasan Lhokseumawe – Aceh Utara.

Dalam kasus kelangkaan LPG 3 Kg sangat memberatkan masyarakat desa, selain harus mengantri panjang, masyarakat juga harus membeli LPG 3 Kg diatas Harga Normal dilapak enceran, ini bukan baru kali ini terjadi, sepanjang tahun 2019 HMI mencatat hampir setiap bulan kelangkaan LPG 3 Kg terjadi, meskipun tidak serentak di semua wilayah Lhokseumawe Aceh Utara.

“Bahkan ada masyarakat Gampong yang harus membeli LPG 3 KG dengan harga Rp35 ribu jauh dari harga normal yang ditetapkan dipangkalan. Dari itu kami mendesak pemerintah untuk turun langsung ke masyarakat melihat kondisi masyarakat, dan mengawasi SPBU dan Pangkalan Gas,” jelasnya.

Sehingga, tambahnya, kedepan kelangkaan BBM dan GAS LPG 3 Kg tidak terjadi lagi di lhokseumawe Aceh Utara. Mendesak aparat hukum memberantas Mafia BBM bersubsidi dan Agen LPG 3 Kg yang tidak patuh dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.