NASIONAL

DPR gaungkan pembubaran BNN, Ini Alasannya

Wartadetik.com, Jakarta – Sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) lantaran tidak ada kemajuan dalam memberantas narkoba di Indonesia.

Bahkan Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, meminta organisasi tersebut dibubarkan karena belum maksimal dalam mencegah narkotika masuk ke Indonesia.

“Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Dilebur saja (BNN), enggak perlu lagi, enggak ada progres,” kata Masinton dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/11/2019).

Masinton bilang peredaran narkoba di Indonesia masih sangat tinggi, meski tindakan pencegahan telah dilakukan oleh BNN.

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Sarifuddin Sudding, mengatakan BNN tak kunjung memiliki terobosan untuk memberantas narkoba di Indonesia. Padahal, Indonesia masuk dalam lingkaran darurat narkoba dan BNN adalah garda terdepan dalam upaya memerangi narkoba.

“Makanya kita harus lakukan evaluasi ini, apakah BNN ini mau dipertahankan atau dilebur saja dengan kepolisian,” ujar anggota dari Fraksi PAN tersebut.

Bahkan, anggota dari Fraksi PAN itu menyebut BNN hanya sebagai ‘tempat parkir’ bagi para Jenderal Polisi yang non-job.

“Saya lihat lembaga ini jadi tempat penampungan jenderal non-job saja. Kalau Kombes mau jadi Brigjen, ya masuk BNN dulu. Jadi kalau mau dapat bintang, parkir dulu di BNN,” ujarnya.

Namun usulan pembubaran BNN tersebut ditentang oleh pihak istana. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak setuju jika BNN dibubarkan.

“Menurut saya jangan (dibubarkan),” ujar Moeldoko.

Moeldoko menilai, narkoba merupakan ancaman nyata di masyarakat dan istilah militernya masuk dalam kategori ancaman non-tradisonal yang perlu segera diatasi dengan baik.

Mantan panglima TNI itu mengatakan, jika BNN dibubarkan maka ancaman narkoba ke masyarakatakan menjadi meluas dan tidak terkendali.

“Saran saya bukan dibubarkan tapi justru dioptimalisasi peran-peran BNN itu. Kalau kita tidak punya badan itu (BNN), maka semakin mengerikan ancaman itu,” tutur Moeldoko.

BNN bongkar banyak kasus

BNN adalah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sepanjang perjalanannya, BNN telah banyak mengungkap kasus narkoba besar. Hal ini lantaran, Indonesia kerap menjadi sasaran empuk para bandar narkoba.

Dalam empat tahun terakhir misalnya, BNN telah membongkar sebanyak 145 jaringan sindikat kejahatan narkoba.

Mantan Direktur Penindakan BNN, Benny Jozua Mamoto, mengatakan penyelundupan narkoba yang berhasil masuk ke Indonesia diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang berhasil dibongkar aparat.

Menurut Benny, dari survei BNN, keberhasilan aparat penegak hukum mengungkap penyelundupan narkoba ‘baru sekitar 10 persen’ dari total kasus masuknya narkoba.

Kenyataan ini, sambungnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan wilayah sasaran penyelundupan jaringan narkoba internasional, karena permintaan konsumsi narkoba masih tetap tinggi.

Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008, 2011, 2014, 2017 yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI menunjukan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 – 2,2 persen atau sekitar 3 – 5 juta jiwa.

Menurut BNN, angka tersebut merupakan batas kritis yang harus dikendalikan dan ditekan supaya tidak semakin meningkat.

Sumber : Beritagar.id