NASIONAL

DKPP Akan Gelar Sidang Pelanggaran Etik KIP Nagan Raya

Wartadetik.com, Lhokseumawe – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang melibatkan Ketua dan anggota Komisi Indipenden Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya.

Sidang yang akan dilaksanakan pada Jumat (15/11) di Ruang Sidang KIP Provinsi Aceh, sekitar pukul 13.00 WIB. diagendakan mendengar pokok pengaduan dari pengadu Said Mudhar yang akan disampaikan oleh Kuasa Hukumnya Askhalani dan Zulkifli dan jawaban teradu Ketua KIP Nagan Raya Idris dan anggota Ahmad Husaini.

Dalam surat panggilan sidang, yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menyebutkan, pokok pengaduan 27 Maret 2019 lalu. Bupati Nagan Raya melantik lima anggota KIP periode 2019-2024 yakni, Nazaruddin, Muhammad Yasin, Idris, Syahrul Iman, dan Ahmad Husaini.

Sebelum Pleno penetapan calon anggota DPRK Nagan Raya. Pada 6 Agustus 2019, Ketua KIP Nagan Raya dan empat anggotanya terlebih dulu membuta persiapan untuk pleno tersebut.

Disana teradu I (Idris) menyampaikan gagasannya kepada empat anggota komisioner lain, kalau akan meminta uang Rp5 juta pada masing-masing anggota terpilih DPRK  Nagan Raya.

“Pada 8 Agustus 2019, anggota DPRK terpilih ke Kantor Sekretariat DPRK Nagan Raya untuk mengantar semua administrasi. Ketika sedang duduk dikantin, mereka didatangi oleh Ketua KIP Nagan Raya Idris dan anggota Ahmad Husaini, dan menyebutkan anggota terpilih wajib menyetor uang Rp500 ribu untuk keperluan administrasi dan lainnya,” tulisnya.

Dua dari 25 anggota DPRK terpilih tersebut, mentransfer uang itu ke rekening atas nama pribadi Ketua KIP Nagan Raya Idris dan anggota Ahmad Husaini.

Karena perbuatan mereka, Ketua KIP Nagan Raya Idris dan anggota Ahmad Husaini telah melanggar peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku DKPP.

Adapun alat bukti yang diamankan yakni, slip transfer via teller Bank BRI, dan sejumlah link berita di media yang menyebutkan Sejumlah Caleg Terpilih terkena pungli pengurusan SK