NASIONAL

Demokrasi bukan menang-menangan mutlak

Wartadetik.com, Jakarta – Demonstrasi berujung kericuhan yang akhir-akhir ini terjadi di sejumlah kota di Indonesia, sepertinya membuat geram Antonius Benny Susetyo. Pria yang biasa dipanggil Romo Benny itu mengatakan bahwa aksi ini bukan lagi bagian dari proses demokrasi.

“Ini adalah satu kecenderungan untuk menghancurkan demokrasi di Indonesia,” kata Romo Benny di Plasa Semanggi, Jakarta, Senin (30/9/2019) malam.

Dalam dua minggu terakhir, Indonesia memang dilanda banyak demonstrasi. Baik di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Mayoritas menyuarakan penolakan sejumlah RUU yang kontroversial, kecuali warga Papua yang protes terhadap rasisme.

Pada titik tertentu, menurut rohaniawan Katolik tersebut, ia mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, sebagai bentuk demokrasi. Namun, jika itu sudah sampai bertindak anarki, bukan lagi bagian dari demokrasi.

Lelaki yang juga anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu mengatakan, pihak Kepolisian harus bertindak tegas dengan aksi-aksi tersebut. Berikut wawancara singkat Beritagar.id dengan Romo Benny.

Banyak aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Pendapat Anda?
Polisi harus bertindak tegas dan keras. Karena kalau demonya anarkis dan merusak, itu sudah tidak dapat dibenarkan. Ini (demonstrasi dan kerusuhan) adalah sesuatu yang harus kita pisahkan.

Ini ada satu kecenderungan untuk menghancurkan demokrasi di Indonesia.

Bukankah demonstrasi ini merupakan bagian dari aspirasi?
Ya kalau aspirasi kan tidak dengan kekerasan. Tidak boleh menghancurkan. Inikan sekarang demonstrasinya liar. Maka, saya sadar betul bahwa ini bukan mahasiswa. Yang sekarang ini, orang-orang yang nekat, preman-preman yang dibayar.

Tapi, tuntutan dari masyarakat juga belum dipenuhi negara, bukan? Seperti pemerintah mengeluarkan Perppu UU KPK baru, dan lainnya.
Dalam demokrasi itu bukan menang-menangan mutlak. Ada keinginan presiden untuk membatalkan itu (UU KPK). Namun jangan sampai demonstrasi itu menggunakan kekerasan. Nggak bisa dibenarkan.

Kalau terus-menerus seperti itu, tidak akan menyelesaikan masalah. Malah ditumpangi.

Anda merasa ada yang menumpangi?
Kalau melihat gejala-gejala yang seperti ini, ada pemain kotor menggunakan momentum ini. Kasihan mahasiswa menjadi korban. Mahasiswa yang murni gerakannya, mereka yang tidak punya kepentingan dan hanya punya aspirasi.

Menurut Anda sendiri, pendekatan kepolisian bagaimana?
Kalau kita lihat hari ini, polisi itu sudah lebih melakukan pendekatan persuasif. Namun, kalau sekarang ini (pengunjuk rasa) banyak menghancurkan fasilitas umum. Itu tidak bisa dibenarkan.

Jadi kalau sekarang polisi bertindak keras, ya untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih banyak.

Bagaimana dengan kasus Wamena?
Kalau Wamena memang berbeda. Wamena itu tragedi kemanusiaan yang kita harus sesali. Kalau kita lihat, itu bukan masyarakat Wamena-nya. Banyak masyarakat Wamena yang justru melindungi.

Mari, kita mencoba merajut ke-Indonesia-an dengan nalar sehat dan demokrasi. Jangan sampai kekerasan itu menjadi segala-galanya.

Pendekatan pemerintah untuk menanggulangi banyaknya aksi demonstrasi saat ini bagaimana?
Dialog harus menjadi solusi. Dalam dialog, jangan sampai ada pemaksaan dengan cara kekerasan. Saya rasa, ini bukan gaya mahasiswa. Bagi saya, ini ada yang bermain di tempat keruh.

Dan ini tugas aparat kepolisian dan intelijen untuk mengungkap siapa dalangnya. Setelah tertangkap, harus diproses.

Apakah diproses secara terbuka?
Ya. Karena ini sudah menghancurkan demokrasi dan menghancurkan keadaban serta masa depan kita.

Dengan kondisi ini, Anda masih yakin rajut ke-Indonesia-an masih kokoh?
Kita harus yakin. Ini hanya kerjaan segelentir orang. Masyarakat Indonesia itu cinta damai. Ingin Indonesia maju dan memiliki peradaban. Maka, kita harus sadar bahwa demokrasi tidak boleh hancur untuk kepentingan sesaat.

Demokrasi yang berdasarkan Pancasila itu yang menjunjung tinggi yaitu proses supremasi sipil.

Sumber : Beritagar.id