NASIONAL

AJI Jayapura Kutuk Tindakan Anarkis di Papua

Wartadetik.com, Jayapuran – Aksi demonstrasi yang kemudian berujung pada tindakan anarkis terjadi di sebagian wilayah Papua (Jayapura, Wamena, Oksibil) telah menyebabkan korban dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari warga sipil, aparat keamanan dan juga para jurnalis yang meliput di lapangan.

Peristiwa Wamena pada Senin 23 September 2019 mengakibatkan tragedi kemanusiaan dengan korban jiwa meninggal 33 orang, 76 orang mengalami luka-luka serta ribuan orang mengungsi dan dievakuasi ke Jayapura.

Ketua AJI Kota Jayapura, Lucky Ireeuw mengatakan, data kerugian lainnya, ada ratusan kendaraan terbakar, dan ratusan ruko dan rumah juga hangus terbakar. Aktivitas warga saat ini belum benar-benar pulih.

“Kita semua berduka dan mengutuk perbuatan tidak berprikemanusiaan itu. Kita berharap pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi di Wamena, aparat keamanan dapat menjaga, melindungi seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dalam kondisi yang aman,” katanya.

Sambungnya, atas situasi tersebut diatas AJI Kota Jayapura menghimbau pada teman-teman jurnalis yang berada di lapangan untuk menjaga diri dan berhati-hati dalam melakukan penulisan berita. Kemudian yang terpenting adalah jurnalis menerapkan jurnalisme damai, dengan memilih narasi yang tepat untuk menyikapi konflik di Wamena.

“Sebagaimana Kode Etik Jurnalistik Pasal 8, “ Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani,” ungkapnya.

Untuk itu, AJI Kota Jayapura Menyatakan Sikap, Menghimbau jurnalis dan media untuk mengedepankan prinsip jurnalisme damai yang tetap mengedepankan fakta. Tidak membuat berita yang mengandung SARA yang bisa berpotensi menimbulkan konflik susulan dan memilih narasi dalam pemberitaan yang mendamaikan, berimbang, dan terverifikasi dengan baik, sesuai kode etik jurnalistik.

“Tidak menulis berdasar prasangka atau diskriminasi antara penduduk lokal dengan pendatang. Tidak menampilkan foto atau video yang mengandung unsur sadisme, termasuk tidak mempublikasi anak-anak korban kekerasan,” jelasnya.

Tambahnya, meminta pemerintah setempat serta aparat keamanan untuk pro aktif menyebarkan perdamaian dengan melibatkan para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, terutama dalam menenangkan warga agar tidak terprovokasi atau termakan hasutan yang dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dan atau memunculkan konflik baru.

“Meminta pemerintah untuk membuka akses informasi di Wamena dan terus menginformasikan kondisi terkini, agar informasi bohong atau hoax tidak berkembang, yang justru akan memperkeruh suasana.

Mengimbau kepada aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat tidak mengintimidasi, dikriminasi atau menghalagi kerja-kerja jurnalis dalam melakukan liputan di lapangan.